RUANG.NEWS WAJO – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan perbaikan jalan provinsi di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai prioritas pembangunan.
Ia menegaskan akan mengawal proses penganggaran hingga proyek tersebut terealisasi.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menghadiri undangan terbuka masyarakat Desa Lautang di Dusun Abbanuang, Kecamatan Belawa, Jumat (17/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas penanganan ruas jalan yang sempat viral setelah warga menanaminya dengan pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak.
Kegiatan itu juga dihadiri empat anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan Sulsel VIII yakni Wakil Ketua Sufriadi Arif, Suriadi Bohari, Anarchie Arus Bakti dan Andi Ayoga Fadel Akbar, dan pihak Dinas Bina Marga Provinsu Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Lautang meski bukan berasal dari Kecamatan Belawa.
“Saya memang bukan putra Belawa. Saya lahir di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging. Tetapi saya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat Desa Lautang. Saya anak kampung, anak desa, anak petani. Saya merasakan apa yang dirasakan masyarakat di sini karena kondisi kampung saya juga hampir sama,” ujar Sultan.
Ia mengungkapkan, komitmen itu sudah ditunjukkan bahkan sebelum menjadi anggota DPRD Sulsel.
Saat masih menjadi tenaga ahli Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, ia mengaku telah ikut memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Belawa.
Menurut Sultan, kondisi jalan di Desa Lautang membutuhkan penanganan khusus karena berada di kawasan pesisir Danau Tempe.
Berdasarkan pembahasan bersama Dinas Bina Marga Sulsel, pembangunan ruas jalan sepanjang sekitar enam kilometer tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Meski wilayah tersebut kerap terdampak banjir, Sultan optimistis pembangunan jalan tetap dapat dilakukan dengan perencanaan yang tepat.
“Kalau ada anggapan jalan ini akan hilang karena banjir, insyaallah tidak. Contohnya sudah ada di kawasan Malake yang kondisinya hampir sama. Yang penting adalah perencanaan drainase dan konstruksinya tepat, bukan sekadar meninggikan badan jalan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur, Sultan memastikan akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan jalan Desa Lautang dalam pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
“Kami di Komisi D memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Insyaallah kami akan mengawal anggaran tahun 2027 agar pembangunan jalan di Desa Lautang dapat dituntaskan,” tegasnya.
Sultan juga mengungkapkan telah menyampaikan sikap tegas dalam rapat bersama Dinas Bina Marga Sulsel agar pembangunan jalan tersebut mendapat kepastian anggaran.
“Saya sudah menyampaikan dalam rapat bersama Bina Marga bahwa anggaran tahun 2027 tidak boleh disahkan apabila belum dipastikan ada alokasi untuk penyelesaian jalan menuju Desa Lautang,” ujarnya.
Menurut Sultan, pembangunan ruas jalan tersebut sangat mendesak karena hingga kini masih terdapat jalan provinsi di Desa Lautang yang berupa jalan tanah dan belum mendapatkan penanganan maksimal.
Ia menilai pembangunan akses jalan harus berjalan seiring dengan keberadaan jembatan baru yang telah diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan.
“Sudah ada jembatan baru yang diresmikan Bapak Gubernur. Sangat disayangkan kalau jembatannya sudah bagus tetapi akses jalannya belum memadai. Karena itu, jalan menuju jembatan juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi,” katanya.
Sultan menegaskan masyarakat Wajo hanya menginginkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang layak.
“Masyarakat hanya ingin pembangunan yang adil dan merata. Karena itu saya tegaskan, perbaikan jalan di Desa Lautang harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kami akan terus mengawalnya sampai jalan ini benar-benar dikerjakan dan tuntas,” tegasnya.
Ia memastikan tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga pembangunan jalan tersebut selesai.
“Kalau jalan ini belum selesai, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal sampai masyarakat benar-benar menikmati jalan yang layak,” pungkas Sultan.(***)
