RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, memimpin kunjungan kerja Komisi E ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (22/7).
Kunjungan tersebut untuk memperjuangkan nasib ribuan siswa yang hingga kini belum memperoleh sekolah setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan konsultasi terkait usulan penambahan kuota penerimaan siswa,” kata Andi Tenri Indah.
Langkah itu diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan memastikan lebih banyak peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Andi Tenri Indah mengatakan, persoalan masih banyaknya lulusan SMP yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Sulsel.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Ketua Gerindra Kabupaten Gowa ini mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan data by name by address (BNBA) siswa yang belum memperoleh sekolah.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan data BNBA anak-anak yang hingga saat ini belum mendapatkan sekolah di SMA dan SMK negeri. Data tersebut akan kami bawa ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bahan untuk meminta solusi terkait masih banyaknya anak-anak di Sulawesi Selatan yang belum memperoleh akses pendidikan,” ujar Andi Tenri Indah beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, banyak siswa sebenarnya bersedia melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Namun, keterbatasan ekonomi membuat sebagian besar orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka.
Karena itu, Komisi E DPRD Sulsel akan mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus agar seluruh siswa tetap memperoleh hak atas pendidikan. Salah satu usulan yang dibawa adalah penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel) menjadi maksimal 40 siswa per kelas.
Menurut Andi Tenri Indah, kebijakan tersebut merupakan solusi jangka pendek yang paling realistis dibandingkan pembangunan ruang kelas baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar.
Selain penambahan rombel, Komisi E juga mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan agar seluruh siswa yang belum tertampung dapat segera memperoleh sekolah pada tahun ajaran baru.
Berdasarkan informasi sementara dari Dinas Pendidikan Sulsel, jumlah siswa yang belum tertampung diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 siswa belum memperoleh kursi di SMA negeri. Namun, angka tersebut masih menunggu hasil validasi pemerintah.
Menurut Andi Tenri Indah, persoalan serupa hampir terjadi setiap tahun sehingga membutuhkan langkah yang lebih terencana.
“Persoalan ini hampir terjadi setiap tahun. Karena itu, Dinas Pendidikan harus memiliki langkah yang lebih konkret dan terencana dalam mencarikan solusi. Jangan sampai pergantian pejabat yang terlalu sering mengganggu fokus penyelesaian persoalan pendidikan,” tegasnya.
Selain memperjuangkan akses pendidikan bagi siswa, Komisi E DPRD Sulsel juga membawa persoalan distribusi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Jakarta. Menurutnya, penempatan guru masih belum merata karena terdapat sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, sementara sekolah lainnya justru mengalami kekurangan guru.
Komisi E akan mengonsultasikan persoalan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan membawa data dari Dinas Pendidikan Sulsel sebagai dasar pembahasan.
Andi Tenri Indah berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar seluruh siswa yang belum tertampung dapat melanjutkan pendidikan.
“Dengan kebijakan penambahan kapasitas hingga 40 siswa per rombongan belajar, kami berharap seluruh anak yang saat ini belum memperoleh sekolah dapat segera tertampung dan mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan,” pungkasnya. (***)
