RUANG.NEWS JENEPONTO – Masyarakat Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, merasa puas dan terbantu dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan masyarakat saat Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi menggelar temu konstituen atau reses di Desa Bontomanai, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri lebih dari 200 warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada wakil rakyat dari daerah pemilihannya.
Vonny mengatakan antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi karena manfaatnya telah dirasakan langsung, terutama oleh keluarga di wilayah pedesaan.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto itu mengungkapkan, banyak ibu menyampaikan apresiasi karena program tersebut berdampak positif terhadap kebiasaan belajar anak-anak.
“Ibu-ibu mengapresiasi karena anak-anak mereka jadi lebih rajin sekolah. Selain itu, anak-anak juga bisa mencoba berbagai jenis makanan dan buah yang selama ini belum pernah mereka nikmati,” ujar Vonny.
“Program ini juga sangat membantu para ibu karena lebih hemat dan tidak lagi repot menyiapkan bekal ke sekolah,” lanjutnya.
Menurutnya, para ibu berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berlanjut karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga di pedesaan.
Selain membahas program MBG, Vonny menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi wadah bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Ibu bapak, hari ini saya hadir untuk mendengarkan dan menampung apa yang menjadi aspirasi bapak ibu. Silakan sampaikan kepada saya, dan insyaallah akan saya tindak lanjuti,” kata ketua KNPI Sulsel ini.
Vonny menambahkan, seluruh aspirasi yang diterima selama reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Sulawesi Selatan.
Sesuai mekanisme yang berlaku, hasil reses akan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Selanjutnya, usulan tersebut akan diperjuangkan agar masuk dalam program kerja pemerintah daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kebutuhan masyarakat.(***)
