RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Marji Rumpak, menyatakan pembangunan jalan usaha tani menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses di sembilan titik di wilayah Luwu Raya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Harapan (gabungan PAN dan Hanura) Daerah Pemilihan Sulsel XI itu mengatakan, hampir di seluruh lokasi reses masyarakat mengeluhkan sulitnya akses menuju lahan pertanian akibat belum tersedianya jalan usaha tani.
“Hampir di semua titik reses yang saya kunjungi, masyarakat meminta pembangunan jalan usaha tani. Mereka bercerita, untuk menuju sawah terkadang harus memutar cukup jauh karena tidak ada akses yang memadai. Padahal, jalan usaha tani sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian mereka,” kata Marji, Kamis (30/7).
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Marji berencana mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar pembangunan jalan usaha tani dilaksanakan melalui skema pembiayaan multi years.
“Saya akan mengusulkan program multi years khusus jalan usaha tani kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemarin kita sudah melihat program multi years untuk jalan provinsi berjalan dengan baik. Saya berharap Bapak Gubernur dapat melanjutkan terobosan itu dengan menghadirkan program multi years jalan usaha tani karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Marji mengungkapkan petani juga mengeluhkan kualitas bibit bantuan yang dinilai belum memenuhi harapan.
Berdasarkan aspirasi masyarakat, bibit yang pernah diterima sulit tumbuh atau tidak menghasilkan produksi yang optimal meskipun lahan telah dipersiapkan dengan baik.
“Masyarakat menyampaikan kepada saya bahwa bibit bantuan yang pernah mereka terima tidak memberikan hasil yang baik. Mereka bahkan mengatakan lebih baik tidak diberi bantuan bibit daripada menerima bibit yang tidak bisa dimanfaatkan karena mereka sudah mengeluarkan tenaga dan biaya untuk mengolah lahan,” ungkapnya.
Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah minimnya jaringan irigasi di sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Bua Ponrang, Desa Balutan, dan Desa Malenggang.
Akibat belum tersedianya saluran irigasi, petani hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun, yakni saat musim hujan.
“Air sebenarnya ada, tetapi belum ada saluran irigasi yang mengalirkannya ke sawah. Akibatnya lahan menjadi kering dan petani hanya bisa panen sekali dalam setahun. Ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Dalam reses tersebut, masyarakat juga mengeluhkan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang masih mengacu pada domisili lama petani.
Kondisi itu menyulitkan petani yang telah berpindah tempat tinggal karena hak memperoleh pupuk masih tercatat di desa asal.
Selain itu, bantuan bibit kakao juga menjadi sorotan. Masyarakat mengaku tidak mengetahui jenis bibit yang diterima sehingga khawatir bibit tersebut tidak produktif atau tidak menghasilkan buah setelah dirawat selama bertahun-tahun.
Marji mengatakan usulan pembangunan jalan usaha tani sebenarnya telah lama disampaikan masyarakat.
Namun, hingga kini realisasinya masih bergantung pada program organisasi perangkat daerah (OPD) terkait karena DPRD tidak memiliki kewenangan anggaran untuk melaksanakan pembangunan secara langsung.
“Kami berharap dinas terkait ke depan dapat mengalokasikan program pembangunan jalan usaha tani sehingga usulan masyarakat yang telah diajukan melalui proposal bisa direalisasikan,” ujarnya.
Di sektor koperasi dan UMKM, masyarakat juga berharap adanya bantuan modal usaha. Namun, Marji menjelaskan kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana dibandingkan bantuan dana tunai.
“Sekarang bantuan lebih diarahkan pada peralatan usaha, misalnya oven untuk usaha kue, peralatan katering, atau mesin jahit bagi peserta pelatihan. Bantuan seperti ini dinilai lebih tepat sasaran dan meminimalkan penyalahgunaan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih proaktif mencari informasi mengenai program pemerintah melalui dinas terkait agar berbagai pelatihan maupun bantuan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Saya mengajak masyarakat untuk proaktif mendatangi dinas, mencari informasi, dan mengikuti program-program yang ada. Banyak bantuan dan pelatihan yang sebenarnya tersedia, tetapi belum diketahui oleh masyarakat,” tutup Marji.(***)
