RUANG.NEWS MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan masih menahan penerbitan surat keputusan (SK) kepengurusan untuk delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Penundaan tersebut dilakukan karena partai masih mematangkan komposisi ketua dan sekretaris di masing-masing daerah.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi AU, mengatakan delapan DPC yang masih menunggu SK yakni Gowa, Makassar, Sinjai, Pinrang, Palopo, Bone, Luwu, dan Enrekang.
Menurut Ilham, partainya sengaja belum mengumumkan kepengurusan di delapan daerah tersebut karena terdapat pertimbangan strategis.
“Kenapa kita simpan delapan DPC ini? Ada hal-hal menarik yang masih kami persiapkan. Mungkin dalam waktu dekat baru kami umumkan seluruhnya,” ujar Ilham usai Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP Sulsel di Hotel Melia Makassar, Kamis (7/8) malam.
Ia menjelaskan, PPP masih mencari kombinasi terbaik untuk mengisi posisi ketua dan sekretaris di delapan DPC tersebut agar mampu memperkuat mesin partai di tingkat daerah.
“Kami sedang mempersiapkan kombinasi terbaik untuk posisi ketua dan sekretaris di delapan DPC itu,” katanya.
14 DPC Sudah Terima SK
Sementara itu, DPW PPP Sulsel telah menyerahkan SK kepada pengurus 14 DPC yang terdiri atas ketua dan sekretaris.
Penyerahan SK dilakukan dalam Rakorwil yang juga menjadi momentum konsolidasi internal partai.
Dalam arahannya, Ilham meminta para pengurus DPC yang telah menerima SK segera memperkuat struktur organisasi hingga tingkat ranting.
“Arahan utama adalah memperkokoh struktur yang sudah ada dan memperbaikinya hingga tingkat ranting. Di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, kapasitas kader mulai dari PAC hingga ranting sudah sangat baik,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kader yang dinilai belum bekerja secara maksimal.
“Kader yang kurang maksimal harus segera diganti. Tantangan PPP pada pemilu mendatang adalah verifikasi faktual, sehingga struktur partai harus benar-benar kuat,” tegasnya.
8 DPC Masih Menunggu
Ilham menegaskan, penundaan penerbitan SK untuk delapan DPC bukan berarti PPP tidak memiliki kepengurusan di wilayah tersebut.
Menurutnya, partai hanya ingin memastikan komposisi pengurus yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu memperkuat konsolidasi partai di daerah.(***)
