RUANG.NEWS MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan kembali mempertahankan predikat BB (Sangat Baik) dalam hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2026.
Pada saat yang sama, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bawaslu Sulsel juga meningkat dari 70,15 menjadi 75,95.
Peningkatan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Wilayah II Bawaslu Republik Indonesia terhadap empat komponen utama, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
Hasil evaluasi dipaparkan dalam kegiatan penyampaian hasil Evaluasi AKIP yang berlangsung di Ruang Sidang Mutmainnah Bawaslu Sulawesi Selatan, Jumat (7/8).
Kegiatan itu diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan secara daring.
Inspektur Wilayah II Bawaslu RI, Irwan M. Saleh, mengatakan evaluasi AKIP bukan sekadar untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi, tetapi menjadi instrumen perbaikan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.
“Hasil penilaian tahun ini menunjukkan peningkatan. Meskipun tidak terlalu signifikan, paling tidak hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki kinerja kelembagaan secara menyeluruh,” ujar Irwan.
Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh komponen penilaian mengalami peningkatan. Nilai perencanaan kinerja naik dari 20,10 menjadi 21,30, pengukuran kinerja dari 21,30 menjadi 22,30, pelaporan kinerja dari 10,50 menjadi 12,00, serta evaluasi internal dari 18,25 menjadi 19,25. Kenaikan pada seluruh komponen tersebut mengantarkan Bawaslu Sulsel kembali mempertahankan predikat BB (Sangat Baik).
Tim evaluator juga mencatat sejumlah capaian positif dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Bawaslu Sulsel.
Dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja dinilai telah mengacu pada ketentuan Bawaslu RI, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga Perjanjian Kinerja (Perkin).
Sasaran dan indikator kinerja pun telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).
Selain itu, pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dokumen LAKIP Tahun 2025 juga telah direviu oleh Inspektorat untuk memastikan kualitas pelaporan kinerja yang semakin akuntabel.
Meski demikian, tim evaluator memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan.
Di antaranya, penyelarasan target kinerja, penguatan analisis capaian dalam LAKIP, penyajian perbandingan capaian dengan target jangka menengah maupun pembanding nasional, serta optimalisasi publikasi dokumen perencanaan.
Evaluasi AKIP menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan setiap program dan penggunaan sumber daya dilaksanakan secara efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil evaluasi beserta rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Bawaslu Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.(***)
