RUANG.News, GOWA – Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Makkaraus, menyampaikan penyataan yang cukup meneduhkan di sidang paripurna penetapan hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD Gowa yang digelar pada Rabu (12/8/2026).
Usai Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait HMP yang dilakukan DPRD Gowa, Asrul pun menyampaikan permohonan maafnya jika ada perilaku atau ucapan yang mungkin kurang berkenan bagi Husniah.
“Untuk ibu bupati, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar fraksi PPP, kami menyampaikan bahwa jika selama ini pernah terbersit niat yang kurang baik, atau ucapan maupun perilaku kami yang kurang berkenan di hati ibu bupati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika itu menyinggung perasaan ibu, adalah kekhilafan kami sebagai manusia biasa.,” tutur Asrul.
Ia juga menyampaikan, terlepas dari semua proses politik yang dilakukan DPRD Gowa, bagi Fraksi PPP Husniah Talenrang tetaplah sebagai teman dan sahabat.
“Fraksi PPP menyatakan bahwa di luar semua proses politik yang dilakukan di DPRD Gowa ini, ibu Husniah Talenrang tetap sebagai teman dan sahabat kami dalam berbagi cerita dan diskusi tentang bagaimana memajukan daerah kita ke depan,” ucapnya.
“Biarlah semua proses ini kita serahkan kepada lembaga negara yang berwenang, yang akan menentukan apa yang terbaik untuk Kabupaten Gowa ke depan,” sambung Asrul.
Sebelumnya, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya terkait HMP yang dijalankan DPRD Gowa, mengawali dengan menyampaikan pesan untuk saling menjaga dan menghormati.
“Kita ini adalah teman, kita adalah saudara, kita adalah mitra. Kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling memanusiakan. Tentunya makna dari apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sekadar lewat di telinga, tetapi menjadi pengingat dan mempererat hubungan kita sebagai sesama manusia,” kata Husniah.
Ia juga mengaku hadir di ruang sidang tersebut sebagai bentuk penghormatannya kepada DPRD dan tidak menghindari pengwasan.
“Saya hadir di ruangan yang terhormat ini bukan untuk menghindari pengawasan. Saya hadir karena saya menghormati lembaga ini, menghormati hukum, dan terutama karena kita semua menerima amanah dari rakyat Kabupaten Gowa,” ucapnya.
Dalam perjalanan pemerintahan, kata dia, perbedaan adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Ia juga menyebut kritik sebagai bagian dari demokrasi, dan pengawasan adalah bagian dari pemerintahan yang sehat.
‘Dan saya sebagai bupati tidak pernah menempatkan diri di atas kritik, pengawasan, apalagi hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam negara hukum, pertanggungjawaban harus dibangun di atas fakta.
“Fakta harus diuji dengan bukti, dan kewenangan harus dijalankan menurut hukum. Itulah prinsip yang membawa saya hadir di tempat ini. Saya berdiri di hadapan dewan ini tidak meminta belas kasihan politik. Saya juga tidak meminta DPRD mengabaikan fungsi pengawasannya,” tuturnya. (*)
