RUANG.NEWS MAKASSAR — Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan harga telur dan kenaikan biaya produksi yang dikeluhkan peternak ayam petelur.
Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel terkait keberlangsungan usaha peternak ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor Sementara DPRD Sulsel, Kamis (13/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Azizah Irma Wahyudiyati. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel, Perum Bulog Kanwil Sulselbar, dan perwakilan peternak ayam petelur turut hadir.
Sementara itu, PT Berdikari tidak hadir dalam RDP tersebut. Komisi B DPRD Sulsel tetap meminta penjelasan terkait kemungkinan hubungan kebijakan impor kedelai dengan harga pakan ternak.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengatakan pemerintah perlu segera melakukan operasi pasar untuk menjaga harga telur dan komoditas pendukung produksi peternak.
“Pertama, kita minta Bulog bersama pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” ujar Zulfikar.
Komisi B DPRD Sulsel juga meminta integrator dan penyedia pakan tidak menaikkan harga sebelum pemerintah menetapkan harga acuan.
Zulfikar mengatakan pihak integrator dan penyedia pakan telah menyepakati arahan tersebut.
“Pihak integrator dan penyedia pakan ternak sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga pakan selama belum ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Zulfikar.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk mencegah biaya produksi peternak semakin tinggi. Kenaikan harga pakan berpotensi kembali menekan harga telur dan memperburuk kondisi usaha peternak.
Komisi B juga ingin mengetahui lebih jauh kemungkinan dampak kebijakan impor kedelai terhadap harga pakan.
PT Berdikari menjadi salah satu pihak yang menjadi perhatian DPRD Sulsel karena berkaitan dengan kebijakan impor kedelai. Namun, perusahaan tersebut tidak hadir dalam RDP sehingga Komisi B belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait.
“Kita mau gali seperti apa, apakah memang ada pengaruhnya terkait kebijakan impor kedelai ini. Ada kaitannya dengan keadaan harga,” kata Zulfikar.
Selain telur, DPRD Sulsel meminta Bulog turun tangan menstabilkan harga jagung yang menjadi salah satu bahan utama pakan ayam petelur.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan produksi telur di Sulsel saat ini mencapai sekitar 22–26 ribu, sedangkan kebutuhan berada di kisaran 22 ribu.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelebihan produksi sekitar 4 ribu. Overproduksi menjadi salah satu faktor yang mendorong harga telur turun di pasaran.
“Produksi telur kita berada di kisaran 22–26 ribu, sementara kebutuhan kita sekitar 22 ribu. Artinya, terdapat selisih sekitar 4 ribu atau terjadi overproduksi,” kata Heriwawan.
Karena itu, Heriwawan meminta Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan mempertimbangkan operasi pasar untuk menyerap telur peternak sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), kemudian menyalurkannya kepada masyarakat.
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi kelebihan pasokan sekaligus membantu peternak yang mengalami tekanan harga.
“Kita harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga agar para peternak tidak terus mengalami kerugian,” ujarnya.
Heriwawan juga meminta pemerintah mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau sumber anggaran lain yang sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan langkah tersebut.
Selain masalah overproduksi, DPRD Sulsel menyoroti kenaikan harga pakan yang turut menekan biaya produksi peternak.
Heriwawan mengatakan bahan utama pakan ayam petelur antara lain jagung, dedak, dan konsentrat. Sebagian bahan tersebut masih bergantung pada pasokan impor.
Karena itu, pemerintah perlu mengurai struktur biaya pakan untuk menentukan komponen yang dapat segera mendapat intervensi.
“Menurut saya, kita perlu membedah seluruh komponen pakan tersebut satu per satu untuk melihat komponen mana yang bisa segera diintervensi oleh pemerintah sehingga solusi konkret dapat dilakukan,” katanya.
Ia menilai harga jagung menjadi salah satu komponen yang paling memungkinkan untuk segera pemerintah intervensi.
Heriwawan meminta Bulog melakukan operasi pasar jagung untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi peternak dan memastikan pasokan tersedia.
“Kita harus memastikan kebutuhan jagung untuk peternak tetap tersedia dan harganya tidak terus meningkat,” ujarnya.
Heriwawan menegaskan produksi telur tidak bisa dihentikan secara cepat karena ayam petelur tetap menghasilkan telur. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat mengendalikan harga dan menyerap kelebihan produksi.
“Jangan sampai kita hanya berbicara dan menyampaikan persoalan tanpa menghasilkan langkah nyata,” katanya.
Komisi B DPRD Sulsel meminta pemerintah provinsi segera menjalankan langkah yang menjadi kewenangannya.
Sementara persoalan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada kementerian terkait dan DPR.
Dengan langkah tersebut, DPRD berharap harga telur kembali stabil, biaya produksi lebih terkendali, dan peternak ayam petelur di Sulsel tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya.(***)
