RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Gerindra, Patudangi Azis, bersama Ketua Fraksi Harapan Andi Muh Irfan AB menerima aspirasi Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) di Makassar, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Patudangi menyatakan seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan diterima dan ditindaklanjuti melalui pimpinan DPRD Sulsel.
“Insyaallah, pernyataan atau tuntutan saudara-saudara semua akan kami terima. Setelah selesai kegiatan ini, kami akan menyampaikannya kepada pimpinan, meskipun sebelumnya belum kami adakan rapat dengar pendapat,” kata Patudangi.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan mengundang perwakilan massa aksi untuk membahas lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan.
“Yang kedua, meskipun hari ini kami sedang membahas APBD Perubahan dan APBD Pokok Tahun 2027, kami bersama Pak Andi Irfan AB (Anggota DPRD Sulsel) dan teman-teman anggota DPRD dari seluruh fungsi akan memperjuangkan aspirasi bapak-bapak semua, sebagaimana yang menjadi tuntutan saudara-saudara,” ujarnya.
Patudangi menambahkan, hasil penerimaan aspirasi tersebut akan dituangkan dalam berita acara untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulsel agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami sebagai pendamping hari ini akan menyampaikan langsung kepada pimpinan bahwa hasil penerimaan aspirasi hari ini akan kami buatkan berita acara. Kami bersama Pak Irfan akan menandatangani berita acara tersebut dan menyampaikannya langsung kepada pimpinan agar secepatnya dapat ditindaklanjuti,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja yang selama ini turut mengingatkan DPRD terkait persoalan dan aspirasi masyarakat.
“Terima kasih banyak atas segala dukungan yang selama ini diberikan kepada kami. Terima kasih juga karena telah mengingatkan kami terhadap hal-hal yang mungkin kami lupakan. Bapak dan ibu semua datang untuk mengingatkan kami agar aspirasi ini dapat kami perjuangkan,” katanya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi, Yusuf, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, khususnya mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, harga bahan pokok, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Yusuf, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan perlu menyusun program-program strategis yang berorientasi pada kemakmuran rakyat dan kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.
Ia mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki sejumlah program unggulan, salah satunya MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki sisi positif, tetapi pelaksanaannya perlu mendapat perhatian, terutama terkait kondisi harga bahan pokok.
“Terkait adanya program ini ada hal positif yang dapat diambil. Namun, pada kenyataannya dalam penerapan program Makanan Bergizi Gratis ini menyebabkan harga bahan pokok, sandang, papan, dan pangan semakin tidak terkontrol,” kata Yusuf dalam pernyataan sikapnya.
Ia menilai permainan harga pasar yang tidak menentu dapat semakin menekan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok.
Selain persoalan harga, Yusuf meminta agar pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran sehingga manfaat program tersebut dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Massa aksi juga menyoroti isu pemangkasan anggaran pendidikan yang disebut berkaitan dengan pembiayaan program MBG. Menurut Yusuf, pendidikan dan pemenuhan gizi masyarakat seharusnya berjalan beriringan dan tidak boleh saling mengesampingkan.
“Pendidikan tidak dapat dikesampingkan dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Terkait pembangunan melalui PSN, massa aksi menyatakan dukungan sepanjang proyek tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Namun, mereka menegaskan PSN harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam penggunaan anggaran dan proses pengadaan. Pelaksanaannya juga harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta konflik kepentingan.
Selain itu, PSN diminta tetap melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak pembangunan, memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, serta mendapat pengawasan ketat dari lembaga negara dan masyarakat.
“Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan PSN sebagai sarana memperkaya kelompok atau kepentingan tertentu. PSN harus menjadi instrumen pembangunan untuk rakyat, bukan ladang korupsi dan kepentingan segelintir pihak,” ujar Yusuf.
Di sisi lain, massa aksi menyatakan tetap mendukung Program MBG sebagai upaya meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, mereka meminta agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara.
Mereka juga menuntut agar pelaksanaan MBG bebas dari KKN, mark-up, dan konflik kepentingan, serta menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Pengawasan publik juga dinilai penting untuk mencegah dan menindak setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami menegaskan bahwa MBG harus menjadi program untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan menjadi ladang korupsi atau kepentingan kelompok tertentu. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, dan setiap rupiah anggaran MBG harus dipertanggungjawabkan,” kata Yusuf.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam aksi di Makassar pada 13 Agustus 2026. Aspirasi yang diterima DPRD Sulsel selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.(***)
