RUANG.NEWS JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Danantara Investment Management (DIM) menyampaikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
“Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara,” kata Kamrussamad, dikutip dari rilis media Parlementaria di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kamrussamad mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan empat sumber pertumbuhan ekonomi, yakni belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penanaman modal asing (PMA), investasi domestik, serta investasi yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Oleh karena itu, dia meminta DIM segera menyampaikan proyeksi kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu,” ujarnya.
Di sisi lain, Kamrussamad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 menunjukkan dampak awal dari sejumlah program prioritas nasional.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 5,4 persen.
“5,29 persen itu adalah pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2026. Akumulasi untuk semester pertama itu sudah di 5,4 persen. Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, dia menilai pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah, menurut dia, perlu memperkuat koordinasi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis agar pelaksanaan program prioritas berjalan efektif.
Kamrussamad juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publik untuk mengurangi ketidakpastian di pasar dan masyarakat.
“Yang berikutnya yang perlu diperbaiki itu adalah komunikasi pemerintah. Harus terus ditingkatkan supaya uncertainty(ketidakpastian) di pasar dan di masyarakat bisa kita kurangi,” tegasnya.
Menurut Kamrussamad, kebijakan ekonomi juga harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Jadi, tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras. Inilah harapan kita semuanya,” tandasnya.(***)
