RUANG.NEWS MAKASSAR — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan membantah rumor yang menyebutkan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Makassar tertunda akibat konflik pergantian posisi sekretaris.
Sekretaris DPW PPP Sulsel, Nursyam Amin, mengatakan proses penerbitan SK DPC PPP Makassar masih berjalan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi pada sejumlah daerah lain yang hingga kini belum menerima SK kepengurusan.
“SK untuk Kota Makassar masih berproses di DPP, sama seperti beberapa daerah lain yang juga belum diturunkan. Jadi, tidak ada masalah penundaan karena isu pergantian pengurus,” ujar Nursyam saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).
Terkait kabar pergeseran nama Iwan Hasan dari posisi sekretaris, DPW PPP Sulsel menyatakan tetap mengacu pada keputusan awal tim formatur DPC PPP Kota Makassar.
Berdasarkan usulan resmi tim formatur, struktur inti kepengurusan DPC PPP Kota Makassar yang diajukan ke DPP terdiri atas Salman sebagai ketua, Iwan Hasan sebagai sekretaris, dan Yusuf sebagai bendahara.
Sementara itu, Aziz Namu diproyeksikan memperkuat jajaran Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK).
Nursyam mengatakan DPW PPP Sulsel terus mengawal usulan yang telah disepakati tim formatur daerah.
Ia menyebut perubahan struktur kepengurusan menjadi kewenangan DPP apabila terdapat pertimbangan khusus.
“Kami di DPW menghormati dan mengawal apa yang menjadi keputusan tim formatur. Kecuali jika DPP menilai ada hal yang sangat mendesak atau urgen untuk diubah, tentu itu kewenangan DPP dengan tetap berkoordinasi bersama ketua wilayah,” jelasnya.
DPW PPP Sulsel berencana menyerahkan SK DPC PPP Kota Makassar secara kolektif bersama sekitar 10 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.
Penyerahan tersebut akan berlangsung setelah DPP PPP menerbitkan seluruh dokumen resmi kepengurusan.
Sementara itu, Irwan Hasan yang disebut sebagai sekretaris terpilih mengakui telah mendengar informasi mengenai perubahan namanya dari struktur kepengurusan.
Ia juga menyebut adanya informasi serupa terkait posisi bendahara.
“Itu yang saya dengar. Tapi kita serahkan semua ke DPW dan DPP,” kata Irwan.
Menurut Irwan, struktur kepengurusan DPC PPP Kota Makassar sudah tersusun dengan jumlah sekitar 25 orang.
Namun, ia masih menunggu penyerahan SK resmi dari DPP PPP.
Hingga SK tersebut diterbitkan, susunan final kepengurusan DPC PPP Kota Makassar masih menunggu keputusan resmi DPP PPP.(***)
