RUANG.NEWS JAKARTA — Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti kondisi pelayanan dan fasilitas penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), khususnya kelas ekonomi KM Tidar.
Sorotan tersebut disampaikan Andi Iwan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas, Rabu (19/8).
Dalam rapat tersebut, Andi Iwan meminta PT Pelni tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, tetapi juga meningkatkan kenyamanan penumpang sebagai bagian dari standar pelayanan.
“Tadi juga disinggung mengenai kapal Pelni, Pak Dirut PT Pelni. Mohon maaf, Pak. PT Pelni merupakan salah satu penerima PSO. Karena itu, aspek pelayanan dan kenyamanan penumpang juga perlu menjadi perhatian,” kata Andi Iwan.
Ia kemudian menyoroti kondisi tempat tidur atau kasur di kelas ekonomi KM Tidar.
Andi Iwan bahkan memperlihatkan foto fasilitas tersebut dalam rapat untuk menunjukkan kondisi yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.
“Kalau Bapak melihat kondisi tempat tidur atau kasur di KM Tidar, misalnya, terutama kelas ekonomi, menurut saya kondisinya perlu mendapatkan perhatian. Saya ada fotonya, Pak. Ini bagaimana kenyamanannya?” ujarnya.
Menurut Andi Iwan, peningkatan kenyamanan penumpang menjadi bagian penting dalam evaluasi pelayanan transportasi laut.
“Jangankan berbicara mengenai keselamatan, aspek kenyamanan penumpang saja masih perlu banyak diperbaiki,” tegasnya.
Andi Iwan menunjukkan foto kondisi fasilitas kelas ekonomi KM Tidar yang diterimanya dan meminta Direktur Utama PT Pelni mengecek langsung kondisi tersebut.
“Ini kondisi KM Tidar, Pak Dirut. Ini foto terakhir yang saya terima. Bapak bisa mengecek kondisi tersebut. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kapal-kapal lain yang dioperasikan PT Pelni,” katanya.
Selain fasilitas penumpang, Andi Iwan juga menyoroti persoalan manifest penumpang. Ia meminta PT Pelni memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pencatatan penumpang agar data dalam manifest sesuai dengan kondisi sebenarnya di atas kapal.
“Khusus mengenai manifest, saya juga berharap PT Pelni dapat melakukan perbaikan dan optimalisasi. Karena di lapangan masih terdapat persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan jumlah tiket yang dikeluarkan,” ujarnya.
Andi Iwan Minta Pengawasan SOP Keselamatan Diperkuat
Dalam RDP tersebut, Andi Iwan juga meminta Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pelayaran di lapangan.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan sebelum berlayar. Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan aturan, melainkan konsistensi pelaksanaannya.
“Setelah kami membaca Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2023 tentang SOP Pelayaran, menurut saya ketentuannya sudah sangat lengkap. Di dalamnya sudah diatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah kapal dapat berlayar,” kata Andi Iwan.
Ia menjelaskan, persyaratan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen dan administrasi awak kapal, surat tanda kebangsaan kapal, manifest penumpang dan barang, pemeriksaan teknis kapal, hingga pemeriksaan alat keselamatan.
Andi Iwan meminta Kementerian Perhubungan memastikan syahbandar dan operator menjalankan seluruh ketentuan tersebut secara konsisten.
“Pak Menteri, sekuat apa pun regulasi dibuat, apabila pihak yang berada di lapangan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tentu regulasi tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Karena itu, pengawasan dan penegakan terhadap SOP menjadi sangat penting,” tegasnya.(***)
