RUANG.NEWS TANGERANG — Komisi V DPR RI memastikan pembangunan dan pelebaran infrastruktur jalan di Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, dapat mengurai kemacetan yang telah menjadi persoalan masyarakat selama belasan tahun.
Komisi V meminta pembangunan tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kelancaran mobilitas warga.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan efektivitas penanganan kemacetan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Bitung.
Menurut dia, pembangunan dengan sistem yang ada serta pelebaran sejumlah segmen jalan di sekitar tol harus mampu mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Komisi V DPR RI ingin memastikan beberapa poin krusial. Pertama, efektivitas penanganan kemacetan. Pembangunan dengan sistem yang ada, ditambah dengan beberapa segmen pelebaran jalan di sekitar tol, harus benar-benar mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah masyarakat di Kawasan Bitung,” ujar Andi seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).
Selain efektivitas pembangunan, Ketua Gerindra Sulsel ini menekankan pentingnya pemenuhan standar teknis dalam setiap tahapan pekerjaan.
Ia meminta pelaksana memastikan pengujian kekuatan beton dan struktur bangunan berjalan sesuai ketentuan untuk menjamin keselamatan dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.
“Kami mengingatkan agar seluruh aspek teknis, mulai dari pengujian kuat tekan beton hingga pengujian struktur, harus tetap berjalan dan mengutamakan standar keselamatan serta ketahanan infrastruktur jangka panjang,” tegasnya.
AIA sapaan akrab Andi Iwan Aras juga menyoroti manajemen lalu lintas selama proses konstruksi.
Menurutnya, pengaturan arus kendaraan harus berjalan optimal agar pekerjaan pembangunan tidak justru menimbulkan kemacetan baru dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi di sekitar Kawasan Bitung.
“Manajemen lalu lintas selama masa konstruksi menuju pekerjaan selesai dan serah terima awal atau PHO (Provisional Hand Over) harus dikelola dengan sangat baik agar tidak menimbulkan kemacetan dan menghambat aktivitas ekonomi warga di sekitar,” katanya.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pengelola proyek memanfaatkan sisa anggaran secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut, kata dia, penting untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan di tengah waktu pelaksanaan pembangunan yang relatif terbatas.
Komisi V DPR RI, lanjut Andi, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Bitung secara terintegrasi dan tidak parsial.
Pemerintah dan pelaksana proyek perlu memperhitungkan pertumbuhan kawasan serta kebutuhan mobilitas masyarakat agar infrastruktur yang dibangun mampu menjadi solusi kemacetan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan Pemerintah Provinsi Banten siap mendukung dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kawasan Bitung.
Dimyati berharap pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan memenuhi standar sehingga tidak menimbulkan persoalan baru pada masa mendatang.
Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi potensi banjir, terutama saat musim hujan.
“Sekarang sedang kemarau, agak aman, tetapi kita takut kalau hujan karena pernah terjadi banjir di tol. Ini harus diantisipasi,” katanya.
Mengutip dokumen Kementerian PU, Underpass Bitung menjadi salah satu infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat.
Kawasan Bitung menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari Serang, Jakarta, dan Curug sehingga kerap mengalami kepadatan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kepadatan lalu lintas semakin parah akibat antrean kendaraan menuju akses Tol Tangerang–Merak.
Underpass Bitung berada di ruas jalan nasional atau arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang–Batas Kota Tangerang.
Ruas tersebut merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat, distribusi kendaraan logistik, serta akses menuju kawasan industri di Tangerang dan wilayah sekitarnya.
Dengan pembangunan dan pelebaran jalan yang terintegrasi, Komisi V DPR RI berharap infrastruktur di Kawasan Bitung tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi peningkatan mobilitas dan pertumbuhan kawasan pada masa mendatang.(***)
