RUANG.NEWS JAKARTA — KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan Gus Kikin melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Sembilan anggota AHWA mengambil keputusan tersebut setelah bermusyawarah atas lima nama calon Ketua Umum PBNU yang diajukan peserta Muktamar ke-35 NU.
Anggota AHWA KH Anwar Iskandar membacakan keputusan itu di hadapan peserta muktamar.
“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026–2031,” ujar Anwar.
Sebelum penetapan melalui AHWA, Gus Kikin juga memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum. Berdasarkan laporan Tirto, Gus Kikin meraih 472 suara dan mengungguli empat kandidat lainnya.
Dengan hasil tersebut, kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 akan diisi KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum.
Penetapan Rais Aam juga melalui musyawarah sembilan anggota AHWA sebelum hasilnya disahkan dalam forum Muktamar ke-35 NU.
Idrus Marham: Duet Ideal Perkuat Peran NU
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN se-Indonesia, Idrus Marham, menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin sebagai pimpinan PBNU periode 2026–2031.
Idrus menilai kombinasi keduanya menjadi pasangan kepemimpinan yang ideal untuk memperkuat posisi dan peran NU.
Menurut dia, kepemimpinan baru PBNU perlu menjaga tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus melahirkan pemikiran inovatif untuk merespons perubahan zaman.
“Semoga dengan terpilihnya pasangan ini, KH Miftach dan Gus Kikin, merupakan duet ideal yang dapat memastikan penguatan posisi dan peran Nahdlatul Ulama dalam memelihara tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus melahirkan pemikiran-pemikiran inovatif dalam pembentukan peradaban kemanusiaan sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman,” kata Idrus.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Idrus dalam bukunya, Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban: Memantapkan Arah, Menata Kepemimpinan, Membangun Masa Depan Nahdlatul Ulama.
Dalam buku tersebut, Idrus membahas perjalanan sejarah NU sekaligus tantangan yang akan dihadapi organisasi pada masa mendatang.
Ia juga menyoroti pentingnya arah kepemimpinan dan penguatan peran NU dalam menghadapi perubahan zaman.
Gagasan mengenai masa depan NU kembali menjadi perhatian dalam forum bedah buku karya Idrus pada 24 Agustus 2026.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis saat itu menekankan pentingnya kolaborasi antara ilmu, akhlak, dan tata kelola organisasi yang solid untuk menjawab tantangan global.
Idrus: NU Bukan Nahdlatul As Siyasah
Idrus mengingatkan agar pergantian kepemimpinan PBNU tidak sekadar dipandang sebagai perubahan struktur organisasi.
Menurut dia, NU memiliki posisi strategis dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, hingga pembentukan peradaban.
“Perlu diingatkan bahwa organisasi ini adalah Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul As Siyasah,” ujar Idrus.
Ia menilai posisi strategis tersebut menuntut NU untuk menjaga akar tradisi sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru.
Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kata Idrus, harus tetap menjadi fondasi, sedangkan inovasi pemikiran diperlukan agar NU mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Idrus berharap kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum dapat memperkuat konsolidasi PBNU periode 2026–2031.
Ia juga berharap kepemimpinan baru tersebut mampu merawat tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan bangsa serta menghadapi tantangan peradaban yang semakin kompleks.(***)
