RUANG.NEWS MAKASSAR — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan membawa empat catatan strategis dan desakan kritis kepada Pemerintah Provinsi Sulsel setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Patudangi Azis, menyampaikan sejumlah persoalan tersebut dalam rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, serta Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026/2027, Senin (31/8/2026).
Patudangi menegaskan, hasil reses menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang masyarakat hadapi, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, kerusakan irigasi, banjir, ketimpangan infrastruktur, layanan BPJS Kesehatan, zonasi pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM.
“Petani kita sedang tidak baik-baik saja!” tegas Patudangi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Ia mengatakan, 13 anggota Fraksi Gerindra turun ke berbagai daerah di Sulsel selama 22-29 Juli 2026.
Mereka mengunjungi wilayah mulai dari Bulukumba, Jeneponto, Gowa, Takalar, Makassar, Bone, Wajo, Soppeng, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara hingga Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
“Kami tidak hanya duduk di balai desa, tetapi kami turun ke sawah, ke tepi kanal, ke pasar, dan ke rumah-rumah warga. Dari sana, kami membawa jeritan, harapan, dan realitas pahit yang harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Soroti kelangkaan pupuk dan kerusakan irigasi
Catatan pertama Fraksi Gerindra menyangkut krisis pertanian dan kelangkaan pupuk yang dinilai dapat mengancam ketahanan pangan.
Patudangi menyebut petani di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang, hingga Tana Toraja mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi. Pada saat yang sama, kondisi irigasi tersier dan sekunder di Wajo, Bone, dan Pangkep juga memprihatinkan akibat pendangkalan dan kerusakan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, combine harvester, dan pompa air tanpa memastikan ketersediaan pupuk serta air.
“Apa gunanya traktor jika pupuk tidak ada? Apa gunanya pompa air jika saluran irigasi tersier rusak dan tidak ada listrik masuk sawah?” katanya.
Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Sulsel berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pupuk Indonesia untuk menertibkan rantai distribusi pupuk di daerah.
Gerindra juga meminta pemerintah merealisasikan program Listrik Masuk Sawah yang diusulkan masyarakat di Majauleng, Pammana, dan Minasatene.
Minta pemerintah hentikan proyek kosmetik
Catatan kedua berkaitan dengan ketimpangan pembangunan dan persoalan banjir di sejumlah wilayah Sulsel.
Gerindra mencatat masyarakat di sejumlah wilayah Makassar, seperti Bontoala, Mamajang, Ujung Tanah, dan Rappocini, serta wilayah Gowa seperti Bajeng dan Pallangga, masih menghadapi banjir akibat sedimentasi kanal, drainase induk yang tersumbat, dan alih fungsi lahan.
Di wilayah lain, masyarakat Bulukumba, Toraja Utara, dan Enrekang masih membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan tani, jembatan gantung, dan penerangan jalan umum (PJU).
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Hentikan proyek-proyek kosmetik di perkotaan! Alokasikan anggaran untuk normalisasi drainase induk dan kanal secara menyeluruh di Kota Makassar dan kabupaten penyangga. Jangan tunggu nyawa melayang baru bertindak,” tegas Patudangi.
Gerindra juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan jalan poros dan jembatan tani di sejumlah wilayah, termasuk Sibulue, Penrang, dan Kindang.
Terkait usulan pembangunan kembali Stadion Mattoangin, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel mengkaji kembali aset serta sejarah olahraga Sulsel.
Gerindra juga menyoroti tuntutan ahli waris terkait pembayaran pembebasan lahan GOR Sudiang. Patudangi meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Soroti BPJS nonaktif dan persoalan zonasi sekolah
Catatan ketiga menyangkut kesejahteraan rakyat, layanan BPJS Kesehatan, serta sistem zonasi pendidikan.
Patudangi mengatakan masyarakat miskin di Bone, Jeneponto, dan Pangkep mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan akibat tunggakan iuran. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin menyulitkan warga yang memang tidak mampu membayar.
Ia juga menyoroti pelayanan terhadap pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta dengan skema pembiayaan tertentu di RS Labuang Baji yang dinilai masih lambat dan diskriminatif.
“Kesehatan adalah hak konstitusional, bukan komoditas!” ujarnya.
Gerindra meminta Pemprov Sulsel memfasilitasi penyelesaian tunggakan BPJS bagi masyarakat kurang mampu melalui skema bantuan sosial yang sesuai ketentuan serta memperkuat pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Di sektor pendidikan, Gerindra menilai sistem zonasi SMA/SMK di Gowa, khususnya Barombong dan Somba Opu, serta sejumlah wilayah Makassar masih menimbulkan persoalan.
Banyak calon siswa, kata Patudangi, tidak tertampung di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sementara sekolah di zona lain masih memiliki ruang.
Gerindra meminta Dinas Pendidikan Sulsel mengevaluasi sistem zonasi dan menyesuaikan daya tampung sekolah dengan kepadatan penduduk.
Gerindra minta bantuan UMKM tidak sekadar seremonial
Catatan keempat berkaitan dengan pemberdayaan UMKM yang dinilai masih cenderung seremonial.
Patudangi menyebut masyarakat di Mariso, Tamalate, Wajo, hingga Jeneponto membutuhkan dukungan pengembangan usaha. Namun, pemerintah tidak cukup hanya membagikan peralatan produksi seperti mesin jahit atau oven tanpa memastikan akses pasar.
“Hentikan pola bagi-bagi mesin jahit atau oven tanpa pendampingan pasar!” tegasnya.
Gerindra juga menerima keluhan nelayan di Bone terkait anjloknya harga rumput laut. Sementara masyarakat di Toraja dan Wajo meminta pengembangan sektor pariwisata yang lebih konkret.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel membangun sistem off-taker atau penjamin pasar serta memperkuat rantai pasok agar harga hasil pertanian dan perikanan lebih terlindungi.
Gerindra juga mendorong pelaksanaan pasar murah di Lajangiru, Totaka, dan Tamarunang secara tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, pemerintah diminta membuka akses permodalan KUR yang lebih mudah bagi UMKM produktif, terutama kelompok perempuan dan ibu rumah tangga.
Gerindra ancam beri catatan keras pada APBD
Menutup pandangannya, Patudangi menegaskan APBD Provinsi Sulawesi Selatan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian atas kebutuhan dasar.
“APBD Provinsi Sulawesi Selatan harus berpihak pada rakyat yang kelaparan, kehausan, dan membutuhkan kepastian,” katanya.
Fraksi Gerindra, lanjut dia, akan mengawal kebijakan Pemprov Sulsel dalam pembahasan anggaran berikutnya.
“Jika Pemerintah Provinsi gagal merespons empat catatan kritis ini, maka Fraksi Gerindra tidak akan ragu untuk memberikan catatan keras pada pembahasan KUA-PPAS dan APBD tahun anggaran berikutnya,” pungkas Patudangi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi serta Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo dan Yasir Machmud.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri rapat tersebut.(***)
