RUANG.NEWS MAKASSAR — Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti ketimpangan pembangunan dan sejumlah persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat.
Fraksi Gerindra menilai hasil reses menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Patudangi Azis, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, serta Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026/2027, Senin (31/8/2026).
Dalam pandangan fraksi, Patudangi mengatakan hasil reses memperlihatkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Hasil reses menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah,” ucap Patudangi dihadapan Sekretaris Provinsi Sulsel (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman dan para pimpinan serta anggota DPRD Sulsel.
Kata dia, Fraksi Gerindra mencatat ketimpangan pembangunan yang mencolok di sejumlah daerah.
Di Kota Makassar, khususnya Bontoala, Mamajang, Ujung Tanah, dan Rappocini, masyarakat masih menghadapi persoalan banjir yang berulang.
Menurut Fraksi Gerindra, sedimentasi kanal, penyumbatan drainase induk, dan alih fungsi lahan menjadi sejumlah faktor yang memperparah persoalan tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Gowa, terutama Bajeng dan Pallangga.
Sementara itu, masyarakat di Bulukumba, Toraja Utara, dan Enrekang masih membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan tani, jembatan gantung, dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Fraksi Gerindra menilai pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama agar hasil pertanian dapat keluar dari sentra produksi.
PJU juga menjadi kebutuhan penting untuk menunjang keamanan dan aktivitas anak-anak yang bersekolah.
Desak Normalisasi Drainase dan Kanal
Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel mengubah prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar.
Gerindra mendesak pemerintah menghentikan pembangunan yang dinilai hanya bersifat kosmetik di wilayah perkotaan dan mengutamakan normalisasi drainase induk serta kanal secara menyeluruh di Makassar dan kabupaten penyangga.
“Hentikan proyek-proyek kosmetik di perkotaan. Alokasikan anggaran untuk normalisasi drainase induk dan kanal secara menyeluruh di Kota Makassar dan kabupaten penyangga. Jangan tunggu nyawa melayang baru bertindak,” kata Sekretaris DPC Gerindra Bulukumba ini.
Selain persoalan banjir, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
Gerindra menilai jalan poros dan jembatan tani memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat, termasuk di Sibulue, Penrang, dan Kindang.
“Percepat pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. Jalan poros dan jembatan tani di Sibulue, Penrang, dan Kindang adalah urat nadi ekonomi rakyat,” tandasnya.
Soroti Stadion Mattoangin dan GOR Sudiang
Fraksi Gerindra turut menanggapi usulan masyarakat Bontoala terkait pembangunan kembali Stadion Mattoangin.
Gerindra meminta Pemprov Sulsel mengkaji kembali aset serta sejarah olahraga di Sulsel sebelum mengambil kebijakan terkait kawasan tersebut.
Selain Stadion Mattoangin, Patudangi juga menyoroti persoalan pembebasan lahan GOR Sudiang.
Ia menyebut adanya aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulsel yang dilakukan ahli waris untuk mendesak pemerintah menyelesaikan pembayaran lahan yang belum terbayarkan.
“Terkait usulan masyarakat di Bontoala mengenai pembangunan kembali Stadion Mattoangin, Fraksi Gerindra meminta Pemprov untuk mengkaji ulang aset dan sejarah olahraga Sulsel. Termasuk juga demo baru-baru ini di kantor Gubernur dari ahli waris yang mendesak pembayaran pembebasan lahan GOR Sudiang yang belum terbayarkan. Mohon untuk segera diselesaikan,” tuturnya.
Fraksi Gerindra berharap Pemprov Sulsel menindaklanjuti berbagai aspirasi hasil reses tersebut dengan kebijakan dan penganggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Gerindra menekankan pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang membutuhkan akses jalan, jembatan, penerangan, serta infrastruktur penunjang ekonomi lainnya.(***)
