RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Patudangi Azis, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra yakni kebutuhan jalan tani di Bulukumba yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Patudangi menyampaikan pandangan fraksi Partai Gerindra tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, serta Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026/2027, Senin (31/8/2026).
Dalam pandangan Fraksi Gerindra, pembangunan infrastruktur di Sulsel masih menunjukkan ketimpangan.
Masyarakat di sejumlah wilayah perkotaan seperti Bontoala, Mamajang, Ujung Tanah, dan Rappocini di Makassar, serta Bajeng dan Pallangga di Gowa, masih menghadapi persoalan banjir akibat sedimentasi kanal, drainase induk yang tersumbat, dan alih fungsi lahan.
Sementara itu, masyarakat di wilayah seperti Bulukumba, Toraja Utara, dan Enrekang masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan menggerakkan perekonomian.
Kebutuhan tersebut antara lain berupa jalan tani, jembatan gantung, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Di satu sisi masyarakat perkotaan terus menjadi tumbal banjir, sementara di sisi lain masyarakat di Bulukumba, Toraja Utara, dan Enrekang masih berjuang meminta jalan tani, jembatan gantung, dan PJU,” kata Patudangi dalam pandangan Fraksi Gerindra.
Menurutnya, keberadaan jalan tani memiliki peran strategis bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut menjadi akses penting untuk mengangkut hasil pertanian dari sentra produksi menuju jalan utama dan pasar.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel tidak hanya memprioritaskan pembangunan yang bersifat kosmetik di kawasan perkotaan.
Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat desa.
“Kami mendesak pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. Jalan poros dan jembatan tani di Sibulue, Penrang, dan Kindang adalah urat nadi ekonomi rakyat,” tegas Patudangi.
Selain persoalan jalan tani, Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov Sulsel menangani persoalan banjir di Makassar dan kabupaten penyangga secara menyeluruh.
Gerindra mendesak pemerintah melakukan normalisasi drainase induk dan kanal untuk mengatasi sedimentasi serta penyumbatan yang selama ini memperparah banjir.
Fraksi Gerindra juga menyoroti usulan masyarakat Bontoala terkait pembangunan kembali Stadion Mattoangin.
Patudangi meminta Pemprov Sulsel mengkaji kembali aset serta sejarah olahraga Sulsel sebelum mengambil keputusan terkait kawasan tersebut.
Tak hanya itu, Gerindra meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan pembayaran pembebasan lahan GOR Sudiang.
Desakan itu muncul setelah ahli waris melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel untuk meminta penyelesaian pembayaran lahan.
“Kami meminta persoalan pembebasan lahan GOR Sudiang segera diselesaikan,” ujar Patudangi.
Fraksi Gerindra menegaskan pembangunan Sulsel harus berjalan lebih merata dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Bagi masyarakat Bulukumba dan daerah sentra pertanian lainnya, pembangunan jalan tani bukan sekadar proyek infrastruktur.
Jalan tersebut menjadi akses utama untuk memperlancar distribusi hasil bumi sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.(***)
