RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menyoroti pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Muzakkir meminta PLN segera menuntaskan persoalan tersebut dan memastikan proses perbaikan menunjukkan perkembangan nyata.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah tidak boleh berhenti pada pemberian tenggat waktu.
Hal itu disampaikan Muzakkir saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2026).
Komisi XII DPR RI membidangi sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.
Muzakkir mengaku heran dengan kondisi pemadaman bergilir di Sulsel.
Pasalnya, menurut dia, kapasitas listrik di wilayah tersebut sebenarnya mencukupi kebutuhan.
“Kalau persoalan itu sebenarnya, di Sulawesi Selatan ini kita sudah melebihi kapasitas,” kata Muzakkir di Makassar.
Ia menyebut cadangan listrik di Sulsel berada di kisaran 900 MW. Sementara itu, kebutuhan listrik sekitar 13.000 MW disebut telah terpenuhi.
Kondisi tersebut membuat Muzakkir terkejut ketika mengetahui pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Saya juga awal mengetahui persoalan ini kaget. Sehingga setelah mendapatkan beberapa penjelasan, memang ada beberapa kendala,” ungkapnya.
Pembangkit Rusak hingga Kekeringan
Plt Ketua Demokrat Makassar itu menjelaskan, salah satu kendala berasal dari pembangkit listrik yang mengalami kerusakan di kawasan Jeneponto.
Menurut dia, perbaikan pembangkit tersebut harus segera dilakukan.
Selain kerusakan pembangkit, sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga menghadapi kendala akibat kekeringan dan berkurangnya debit air.
Muzakkir meminta pihak terkait segera mencari solusi atas kedua persoalan tersebut agar sistem kelistrikan Sulsel kembali normal.
“Apakah dari persoalan debit airnya yang kurang, itu bagaimana solusinya, ataupun instalasi yang rusak di daerah Jeneponto itu harus diperbaiki secara secepat-cepatnya,” ujarnya.
Minta Bukan Sekadar Deadline
Dalam pembahasan bersama PLN mengenai pemadaman bergilir, Muzakkir menyebut penyelesaian seluruh persoalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan.
Meski demikian, ia meminta PLN tetap menunjukkan progres selama proses perbaikan berlangsung.
“Satu, tidak boleh tidak ada progres. Jadi supaya ini tidak hanya sekadar dikasih deadline,” tegasnya.
Muzakkir bahkan berencana kembali turun langsung dalam dua pekan untuk mengecek perkembangan penanganan persoalan listrik tersebut.
Ia ingin memastikan proses perbaikan benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan di lapangan.
“Saya secara pribadi, sesuai dengan hak saya sebagai anggota DPR dan memang daerah saya, saya akan berkunjung dua minggu ke depan. Ada progres atau tidak,” ujarnya.
Menurut Muzakkir, tenggat waktu tidak akan berarti tanpa perkembangan nyata.
Ia berharap dalam dua pekan sudah terlihat perbaikan, meski persoalan pemadaman bergilir belum sepenuhnya selesai.
Ia mengatakan progres tersebut dapat terlihat dari berkurangnya wilayah terdampak maupun durasi pemadaman.
“Kalau misalnya yang tadinya secara keseluruhan berapa lama, itu akan berkurang. Atau berapa kecamatan itu berkurang, ataukah lama pemadamannya itu bisa berkurang dari 10 jam turun jadi 5 jam misalnya, minimal ada progres,” jelasnya.
“Karena ini kan persoalan kebutuhan dasar,” tambah Muzakkir.(***)
