RUANG.NEWS MAKASSAR — Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Mahmud, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2026 di gedung sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, didampingi Wakil Ketua Yasir Machmud dan Fauzi Andi Wawo. Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman turut menghadiri rapat.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mengapresiasi pidato pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Gubernur Sulsel.
NasDem menilai pemerintah provinsi menunjukkan optimisme dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengarahkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
NasDem juga mengapresiasi penerapan prinsip money follows program, yakni anggaran mengikuti program yang memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut NasDem, anggaran harus mengikuti program yang tepat sasaran, sementara masyarakat tidak boleh terus menghadapi antrean panjang untuk memperoleh pelayanan dasar.
Mahmud mengatakan target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD TA 2026 mencapai lebih dari Rp10,48 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp6,36 triliun.
Menurut dia, besarnya angka dalam dokumen anggaran tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan APBD.
Pemerintah harus memastikan anggaran tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“APBD yang baik adalah APBD yang terasa manfaatnya di rumah-rumah rakyat,” kata Mahmud.
Dia mencontohkan manfaat tersebut antara lain jalan yang semakin baik, sekolah yang semakin layak, rumah sakit yang mudah diakses, pelayanan publik yang lebih cepat, lapangan kerja yang semakin terbuka, serta pergerakan ekonomi masyarakat yang semakin kuat.
“Karena pada akhirnya, rakyat tidak makan angka APBD. Rakyat menikmati hasil dari APBD,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti rencana Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp10,556 triliun.
NasDem mengapresiasi komitmen pemerintah mengarahkan belanja berdasarkan program yang memberikan manfaat nyata.
Namun, Mahmud mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya serapan dan kerapian laporan.
“Jangan sampai anggaran terlihat gemuk, tetapi manfaatnya kurus,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah memastikan setiap belanja daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai laporan pertanggungjawaban terlihat rapi, tetapi rakyat masih bertanya, ‘Apa yang berubah dalam kehidupan kami?’” lanjut Mahmud.
Menurutnya, politik anggaran bukan sekadar bagaimana pemerintah membelanjakan uang daerah, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
NasDem Dorong Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Fraksi NasDem mendorong Perubahan APBD 2026 memperkuat pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian Sulawesi Selatan.
NasDem meminta pemerintah memberikan perhatian proporsional terhadap pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur pelayanan dasar.
Mahmud mengatakan kemajuan Sulawesi Selatan tidak cukup hanya terlihat dari kondisi jalan yang semakin baik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan dasar.
“Kemajuan tidak boleh hanya terlihat dari mulusnya jalan. Kemajuan harus terasa dari mudahnya kehidupan rakyat,” katanya.
Menurut Mahmud, pemerintah masih memiliki pekerjaan jika pembangunan infrastruktur berjalan baik tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan pelayanan dasar.
“Kalau jalan sudah mulus, tetapi rakyat masih sulit memperoleh pelayanan dasar, maka pekerjaan kita belum selesai,” ujarnya.
Fraksi NasDem turut menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp208,24 miliar yang tercantum dalam pidato Gubernur Sulsel berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diaudit.
NasDem menilai SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama. Mahmud menegaskan evaluasi tersebut bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan memastikan persoalan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan tidak kembali menghambat program pemerintah.
“Anggaran yang tidak terserap bukan selalu berarti hemat. Bisa jadi ada pekerjaan rakyat yang belum sempat dikerjakan,” kata Mahmud.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan setiap komponen SiLPA secara transparan dan menjadikannya bahan evaluasi dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran berikutnya.
NasDem Siap Jadi Mitra Strategis Pemprov Sulsel
Di sisi lain, Fraksi NasDem mengapresiasi upaya Gubernur Sulsel menjaga komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
NasDem menilai pembangunan Sulawesi Selatan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Gubernur memiliki kebijakan. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Dan rakyat memiliki harapan,” ujar Mahmud.
Dia menegaskan ketiga unsur tersebut harus bertemu dalam satu kepentingan, yakni mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Fraksi NasDem juga menyambut ajakan Gubernur agar eksekutif dan legislatif bersama-sama menjaga stabilitas APBD serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program demi kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi NasDem siap menjadi mitra strategis pemerintah. Mitra yang mendukung ketika kebijakannya benar, mengingatkan ketika perlu diperbaiki, dan mengkritisi ketika kepentingan rakyat harus diperjuangkan,” kata Mahmud.
Dia menegaskan sikap kritis NasDem bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
“Karena bagi kami, kritik bukan tanda permusuhan. Kritik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.(***)
