RUANG.NEWS JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai perjalanan kebijakan fiskal Indonesia melalui tiga Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Suahasil Nazara, menunjukkan kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.
Menurut Kamrussamad, setiap Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung target perekonomian nasional. Ketiganya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global.
Ia menilai pergantian Menteri Keuangan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai perubahan arah kebijakan fiskal.
“Setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global,” ujar Kamrussamad.
Kamrussamad mengatakan perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut mencakup penguatan fondasi fiskal, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penjagaan keseimbangan dan kredibilitas kebijakan pemerintah.
Sri Mulyani Perkuat Fondasi Fiskal
Kamrussamad menilai Sri Mulyani Indrawati berperan penting dalam meletakkan fondasi pengelolaan fiskal pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025. Pada periode tersebut, pemerintah mengarahkan sejumlah kebijakan untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyusun kerangka APBN 2025, mengawal program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pemerintah juga menjalankan sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun atau turun 7,8 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau meningkat 1,5 persen secara tahunan.
Kondisi tersebut membuat defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya Dorong Akselerasi Pertumbuhan
Selanjutnya, Kamrussamad melihat Purbaya Yudhi Sadewa membawa pendekatan yang lebih berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Dalam kepemimpinannya, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga pergerakan ekonomi, mendorong investasi, memperlancar penyaluran kredit ke sektor produktif, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian ialah optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) melalui penempatan pada sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menekan biaya dana, serta mempercepat aktivitas sektor riil.
Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat kinerja positif. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan pada Triwulan IV 2025. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026, yang menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,29 persen.
Selain mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai shock absorber atau peredam tekanan ekonomi, termasuk saat terjadi kenaikan harga energi akibat dinamika geopolitik global.
Menjelang akhir masa jabatan Purbaya, realisasi APBN hingga Juli 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp1.734 triliun atau meningkat 21,3 persen secara tahunan. Belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,2 persen secara tahunan.
Defisit APBN tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB.
Suahasil Hadapi Tantangan Keseimbangan Fiskal
Kamrussamad menilai Suahasil Nazara memasuki posisi Menteri Keuangan dengan pengalaman panjang sebagai teknokrat dan perumus kebijakan fiskal.
Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut menjadi modal dalam menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
Menurut Kamrussamad, tantangan utama Suahasil ialah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pentingnya mempertahankan kredibilitas APBN.
Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan fiskal tidak cukup hanya mengandalkan stimulus dan peningkatan belanja. Pemerintah juga perlu memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efektivitas belanja, serta mengelola utang secara bertanggung jawab.
Tiga Pendekatan Saling Melengkapi
Kamrussamad menegaskan perbedaan pendekatan antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak perlu dipandang sebagai pertentangan. Menurut dia, ketiganya merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal nasional.
Sri Mulyani memberikan penekanan pada penguatan fondasi dan disiplin fiskal. Purbaya menekankan akselerasi pertumbuhan melalui optimalisasi peran APBN. Sementara itu, Suahasil memiliki peluang untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut melalui kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.
Menurut Kamrussamad, keberlanjutan fiskal bukan sekadar menjaga angka defisit, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mencapai target pembangunan nasional.(***)
