RUANG.NEWS MAKASSAR — Partai Golkar Makassar dinilai menghadapi tantangan untuk mempertahankan enam kursi di DPRD Makassar pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 jika Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, berpindah ke partai politik lain.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Profetik Institute sekaligus pengamat politik Asratillah dalam diskusi politik bertajuk “Appi: Hengkang atau Bertahan” di Graha Pena, Makassar, Senin (21/9/2026).
Diskusi itu membahas masa depan politik Appi setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sulsel.
Sebelumnya, Appi juga masuk dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Sulsel, tetapi tidak melanjutkan pencalonannya.
Asratillah mengatakan, kekuatan politik Appi memiliki keterkaitan dengan perkembangan Golkar Makassar dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, jejaring dan tim politik yang sebelumnya mendukung Appi turut masuk ke dalam struktur serta mesin politik Golkar Makassar.
“Kami cukup mengikuti perkembangan Partai Golkar Makassar. Ketika Pak Appi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Golkar Makassar, kemudian Pak Taufan Pawe menjadi Ketua Golkar Sulsel, hampir seluruh sumber daya dan jejaring politik Pak Appi dimobilisasi dan masuk ke dalam struktur Partai Golkar Makassar,” kata Asratillah.
Menurut dia, konsolidasi tersebut tidak hanya melibatkan jaringan politik di tingkat kota.
Tim yang sebelumnya ikut dalam pemenangan Appi pada Pilkada 2020 juga turut terintegrasi ke dalam struktur dan mesin politik Golkar Makassar.
“Bukan hanya orang-orang di tingkat kota. Tim-tim yang sebelumnya terlibat dalam pemenangan pada 2020 juga ikut diintegrasikan ke dalam struktur dan mesin politik Golkar Makassar,” ujarnya.
Asratillah memperkirakan sekitar 75 hingga 80 persen jejaring dan mesin politik Appi telah terintegrasi ke dalam Golkar Makassar.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diperhitungkan jika Appi nantinya memilih meninggalkan Golkar.
“Kalau saya perkirakan, mungkin sekitar 75 sampai 80 persen jejaring dan mesin politik Pak Appi kemudian terintegrasi ke dalam Golkar Makassar,” katanya.
Golkar sendiri meraih enam kursi DPRD Makassar pada Pileg 2024.
Perolehan tersebut meningkat satu kursi dibandingkan Pileg 2019 yang menempatkan Golkar dengan lima kursi. Pada Pileg 2024, Golkar meraih 97.209 suara di Makassar.
Asratillah menilai, jika Appi berpindah partai dan sebagian jejaring politiknya ikut bermigrasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kekuatan elektoral Golkar Makassar pada Pileg 2029.
“Nah, kalau misalnya Partai Golkar Makassar bisa memperoleh enam kursi dengan dukungan jejaring dan tim politik Pak Appi yang sudah masuk ke Golkar, kemudian Pak Appi berpindah ke partai lain, tentu ada kemungkinan sebagian dari gerbong tersebut ikut bermigrasi,” tuturnya.
Ia menyebut loyalitas jejaring politik Appi kepada mantan calon wali kota Makassar tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan.
“Dan saya melihat jejaring politik Pak Appi ini cukup loyal kepada beliau. Kalau gerbong dan jejaring politik tersebut ikut berpindah, tentu ini bisa menjadi persoalan bagi Golkar Makassar,” katanya.
Meski demikian, Asratillah menegaskan dampaknya tidak hanya berpotensi dirasakan Golkar.
Partai yang menjadi tujuan perpindahan juga dapat menghadapi tantangan internal karena masuknya jaringan politik baru.
“Partai yang menjadi tujuan perpindahan juga bisa menghadapi persoalan tersendiri. Sebab di sana sudah ada orang-orang lama yang mungkin merasa posisi atau ruang politik mereka terancam oleh masuknya gerbong dan jejaring politik baru,” jelasnya.
Karena itu, Asratillah menilai Golkar Makassar perlu bekerja lebih keras untuk mempertahankan capaian enam kursi jika skenario perpindahan tersebut benar-benar terjadi.
“Saya kira akan cukup sulit bagi Golkar Makassar untuk mempertahankan enam kursi jika terjadi perpindahan tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, secara struktur kepemimpinan Golkar Makassar mungkin masih dapat mempertahankan posisinya.
Namun, dari sisi kekuatan elektoral, partai perlu melakukan konsolidasi lebih besar.
“Kalaupun secara struktur kepemimpinan mungkin masih bisa dipertahankan, dari sisi kekuatan elektoral tentu perlu diperhitungkan kembali,” katanya.
Asratillah menilai capaian enam kursi Golkar Makassar pada Pileg 2024 tidak otomatis mudah dipertahankan pada 2029.
Menurut dia, partai perlu memperhitungkan perubahan jaringan politik dan komposisi kekuatan menjelang pemilu berikutnya.
“Mempertahankan angka enam kursi bukan sesuatu yang otomatis mudah. Bisa saja dipertahankan, tetapi tentu membutuhkan usaha dan konsolidasi yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menilai Makassar akan menjadi salah satu arena penting dalam perebutan kekuatan politik pada Pileg 2029.
Posisi Makassar, kata dia, memiliki pengaruh terhadap konfigurasi politik Sulawesi Selatan.
“Makassar sendiri akan menjadi arena perebutan yang penting bagi partai-partai besar, terutama partai yang sedang berkuasa. Sebab Makassar merupakan salah satu barometer kekuatan politik di Sulawesi Selatan,” kata Asratillah.
Ia bahkan menggambarkan Makassar sebagai salah satu pusat pertarungan politik di Sulawesi Selatan.
“Saya sering menyebutnya sebagai semacam jantung pertarungan politik di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Meski demikian, Asratillah menegaskan analisis tersebut merupakan pandangan pribadinya.
Ia membuka kemungkinan adanya pembacaan berbeda dari pengamat politik lainnya.
“Ini tentu merupakan pandangan pribadi saya. Pengamat lain bisa saja memiliki pembacaan yang berbeda,” katanya.
Menurut Asratillah, besarnya sumber daya politik, jejaring, dan posisi strategis Makassar membuat dinamika politik di kota tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam peta politik Sulawesi Selatan ke depan.(***)
