RUANG.NEWS, MAKASSAR – Gelombang protes atlet dan pelatih perempuan akhirnya membuahkan hasil. Sepak bola putri dan futsal putri dipastikan kembali mendapat kesempatan bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Wajo-Bone.
Keputusan pembatalan dua cabang olahraga (cabor) putri tersebut akhirnya dianulir setelah DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (24/9/2026) sore.
RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, dan menghadirkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Suherman, perwakilan KONI Sulsel, serta Sekretaris Umum Asprov PSSI Sulsel Ahmadi Djafri.
Belasan perwakilan atlet dan pelatih dari sejumlah daerah di Sulsel juga hadir dalam rapat tersebut.
Di hadapan pimpinan rapat, perwakilan organisasi olahraga, atlet, dan pelatih, Andi Tenri Indah menegaskan RDP telah menghasilkan solusi bagi keberlanjutan pembinaan atlet perempuan di Sulsel.
“Jadi, pada hari ini rapat RDP ini alhamdulillah sudah ada solusi yang terbaik untuk para atlet sepak bola perempuan dan futsal perempuan. Insyaallah bisa ikut di Porprov. Itu sisa masalah teknisnya saja, kembali saja ke Asprov dan KONI Sulsel,” tegas Andi Tenri Indah.
Politisi Partai Gerindra itu mengapresiasi seluruh pihak yang bersedia duduk bersama dan mencari jalan keluar. Menurutnya, keputusan tersebut penting agar perjuangan atlet yang telah mengikuti babak kualifikasi Pra-Porprov tidak sia-sia.
“Terima kasih banyak atas semuanya. Kita sudah menemukan solusi yang terbaik. Insyaallah sepak bola putri dan futsal putri akan ikut Porprov Provinsi di Pekan Olahraga Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung disambut rasa gembira para atlet dan pelatih yang mengikuti RDP.
Atlet Soroti Dampak Pembatalan
Sebelum mencapai kesepakatan, RDP berlangsung cukup dinamis. Koordinator Lapangan (Korlip) Sepak Bola dan Futsal Putri Sulsel, Dandi Ariyanto, menyampaikan kritik terhadap surat pembatalan cabor putri yang sebelumnya terbit dengan alasan efisiensi anggaran.
Dandi mengungkapkan keputusan tersebut merugikan atlet, baik secara psikis maupun finansial. Ia menyebut sejumlah tim daerah bahkan mengikuti Pra-Porprov dengan menggunakan anggaran swadaya.
Desakan serupa disampaikan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Sulsel sekaligus anggota Komisi E, Andi Nirawati.
Ia menyoroti alasan efisiensi yang, menurutnya, tidak semestinya mengorbankan cabang olahraga perempuan.
Andi Nira menilai pencoretan cabor putri dapat menghambat potensi dan prestasi atlet lokal yang telah menunjukkan kemampuan hingga tingkat nasional.
“Jangan diskriminasi hak perempuan. Saya pasti berharap seluruh olahraga yang memang diminati oleh kaum perempuan itu bisa diberdayakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas. Prestasi atau kemampuan yang mereka miliki harus dikembangkan, terus diberi fasilitas, dan diberi peluang sebesar-besarnya untuk bisa berkompetisi serta menuangkan prestasi mereka,” ujar Andi Nirawati.
Legislator Partai Gerindra ini mengatakan pemberdayaan perempuan melalui olahraga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong peran perempuan di berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan, politik, sosial, hingga ekonomi.
Menurutnya, penguatan peran perempuan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju 2045.
“Memang belakangan ini kita melihat bahwa tugas kita adalah bagaimana memberdayakan kaum perempuan agar punya peluang sebesar-besarnya dari berbagai sektor. Itu yang sedang kita dorong agar kemandirian perempuan di berbagai sektor semakin menguat untuk mempersiapkan 2045 Indonesia Emas,” paparnya.
Kaukus Perempuan Parlemen Kawal Hak Atlet
Terkait dugaan perlakuan tidak setara terhadap cabor beregu putri, Andi Nirawati menegaskan KPP DPRD Sulsel akan mengawal hak para atlet.
“Tidak ada diskriminasi untuk kaum perempuan. Itu pasti menjadi perhatian khusus kami dari Kaukus Perempuan,” tegasnya.
Di tengah kritik legislatif dan aspirasi atlet serta pelatih, Sekretaris Umum Asprov PSSI Sulsel Ahmadi Djafri yang sebelumnya menandatangani surat pembatalan menyatakan siap menindaklanjuti hasil RDP.
Ahmadi akan berkoordinasi dengan KONI Sulsel dan Dispora Sulsel untuk membahas aspek teknis penyelenggaraan sepak bola putri pada babak utama Porprov XVIII Sulsel 2026 di Wajo dan Bone.
Dengan kesepakatan tersebut, perjuangan atlet sepak bola putri dan futsal putri untuk tampil di Porprov XVIII Sulsel kembali terbuka.
Selanjutnya, penyelenggara akan menindaklanjuti aspek teknis agar kedua cabor tersebut dapat mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.(***)
