RUANG.NEWS JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai Rp4.106,26 triliun pada Selasa (29/9/2026) kemarin.
Dalam APBN 2027, pemerintah meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 5,5 persen dari outlook 2026 menjadi Rp735 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah kini dapat mengakses instrumen pembiayaan inovatif yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari inisiatif Fraksi Partai Gerindra untuk memperjuangkan agenda pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra melahirkan solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” ujar Budi dikutip, Rabu (30/9).
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budi menilai ketersediaan dan fleksibilitas anggaran penting untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan optimal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Daerah-daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.
Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” kata Budi.
Budi juga mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah memperkuat fundamental APBN, terutama dari sisi penerimaan.
Salah satunya melalui peningkatan target tax ratio menjadi 10,4 persen terhadap PDB pada 2027 untuk menopang berbagai program strategis di tingkat nasional dan daerah.
“Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah, yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dapat terus ditingkatkan. Fraksi Partai Gerindra akan terus mengawal agar agenda peningkatan penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan optimal, serta dilakukan tanpa menambah beban pajak masyarakat dan dunia usaha,” tutup Budi.(***)
