RUANG.News, MAKASSAR – Harga cabai rawit merah di Kota Makassar masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Kondisi tersebut mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Berdasarkan perkembangan harga per 25 September 2026, harga cabai rawit merah di Makassar tercatat mencapai Rp71.250 per kilogram. Angka tersebut berada di atas HAP tingkat konsumen yang berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram.
Intervensi dilakukan melalui GPM yang digelar di Halaman Kantor Camat Tallo, Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan edukasi QRIS serta edukasi hilirisasi komoditas cabai.
GPM secara resmi dibuka Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Ilyas. Hadir pula Camat Tallo Andi Husni dan Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Sulsel Oki Hermawan.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan perkembangan harga cabai menjadi salah satu pertimbangan dilaksanakannya intervensi pangan murah.
“Perkembangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dilaksanakannya intervensi melalui GPM untuk membantu masyarakat memperoleh komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Rizki melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
250 Paket Cabai Tebus Murah
Dalam GPM tersebut, sebanyak 250 paket cabai disiapkan untuk masyarakat dengan harga tebus murah Rp17.500 per paket. Setiap paket berisi cabai merah 200 gram, cabai rawit 200 gram, dan cabai keriting 200 gram.
Menariknya, transaksi paket cabai tersebut menggunakan QRIS. Mekanisme ini sekaligus menjadi bagian dari edukasi pembayaran digital kepada masyarakat.
Selain cabai, masyarakat juga dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok lainnya, seperti beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, tepung terigu, sayuran, buah segar hingga berbagai produk olahan.
“Kehadiran berbagai komoditas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus mendukung keterjangkauan harga di tingkat konsumen,” ujar Rizki.
GPM Terapkan Prinsip 4T
BI Sulsel menyebut pelaksanaan GPM merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan dengan menerapkan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas.
Prinsip tersebut terutama diterapkan pada komoditas pangan yang mengalami tekanan harga.
Dengan intervensi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli.
Bagi Bank Indonesia, pengendalian inflasi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah, khususnya melalui kestabilan harga barang dan jasa.
Dalam pelaksanaannya, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID) untuk merespons dinamika harga pangan dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Transaksi GPM Sekaligus Dorong QRIS
Pelaksanaan GPM di Tallo juga dimanfaatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pembayaran digital.
Edukasi QRIS diarahkan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap transaksi non-tunai yang dinilai mudah, cepat, dan efisien.
Penggunaan QRIS dalam pembelian paket pangan menjadi salah satu contoh penerapan digitalisasi pembayaran dalam transaksi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian, kegiatan GPM tidak hanya diarahkan pada aspek keterjangkauan pangan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan penggunaan sistem pembayaran digital kepada masyarakat.
BI Dorong Hilirisasi Cabai
Selain stabilisasi harga, BI Sulsel juga mendorong agar komoditas cabai tidak hanya dijual dalam bentuk segar.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BI menghadirkan edukasi mengenai hilirisasi cabai sekaligus showcasing produk olahan cabai yang dihasilkan UMKM binaan Kantor Perwakilan BI Sulsel.
Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas pasar, memperpanjang umur simpan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKM.
“Integrasi antara GPM, digitalisasi pembayaran, dan edukasi hilirisasi menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengendalian inflasi,” kata Rizki.
“GPM memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga terjangkau, sementara digitalisasi dan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi serta meningkatkan nilai tambah di tingkat pelaku usaha,” jelasnya.
BI Sulsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)
