RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Rachmatika Dewi alias Cicu turut mendampingi Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).
Cicu hadir bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta sejumlah pejabat dan tokoh daerah lainnya.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat pendataan masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan sosial.
Makassar menjadi salah satu daerah percontohan nasional program tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pengurus RT dan RW mendapat peran penting sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Mereka membantu pemerintah mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, memperbarui data, hingga membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah terus membenahi akurasi data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Intinya, Bapak Presiden ingin agar data kita semakin akurat. Sebab, masih banyak bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, data perlindungan sosial harus menggambarkan kondisi objektif dan kondisi riil masyarakat. Data tersebut mencakup nama individu maupun keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, melakukan pembaruan, mengusulkan penerima, maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Gus Ipul menyebut pembenahan data telah menghasilkan perubahan terhadap daftar penerima manfaat. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari empat juta orang yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial masuk dalam data penerima manfaat, termasuk masyarakat di Sulawesi Selatan.
“Telah terjadi koreksi terhadap data penerima bantuan sosial bagi lebih dari empat juta orang, termasuk di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Selain memperbaiki data, Kemensos mendorong digitalisasi layanan perlindungan sosial. Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah untuk membantu menentukan kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Cicu Siap Kawal Program
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW penting karena mereka bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat.
Cicu menegaskan DPRD Sulsel akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar manfaat perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan.
Menurutnya, penguatan data tidak boleh berhenti pada proses administrasi. Data harus terus diperbarui sesuai kondisi masyarakat sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan penerima bantuan.
Cicu juga menilai Gerakan Peduli Tetangga memiliki nilai penting karena mengajak masyarakat memperhatikan kondisi warga di lingkungan terdekat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan warga yang belum terdata atau mengalami kesulitan mengakses program pemerintah.
Program ini, lanjutnya, juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
“Program seperti ini perlu dikawal bersama agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan data yang akurat, bantuan sosial juga bisa lebih tepat sasaran,” kata Cicu.
Dalam peluncuran tersebut, ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar turut terlibat dalam deklarasi sebagai Agen Perlinsos.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos terus meningkat hingga mencapai 50 persen pada akhir 2026.
Dengan pelibatan masyarakat di tingkat lingkungan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial, tetapi juga memperkuat respons pemerintah terhadap warga yang membutuhkan perlindungan sosial.(***)
