RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan industri.
Menurut Rahayu, sistem rekrutmen melalui platform one stop shop dapat meningkatkan transparansi sekaligus mencegah praktik diskriminasi usia dan percaloan lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Lowongan kerjanya di satu tempat, jadi siapapun yang mau mendaftar langsung ke one stop shop dan semuanya bisa terlihat. Kalau semuanya terdigitalisasi dan terbuka secara transparan, klaim mengenai adanya batasan usia dan sebagainya bisa dipantau secara jelas,” ujar Rahayu Saraswati saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat kemarin.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai sistem rekrutmen terpusat akan memudahkan masyarakat mencari pekerjaan sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan atau tenant di kawasan industri.
Dengan sistem tersebut, perusahaan tidak perlu lagi mengunggah lowongan pekerjaan secara terpisah di berbagai platform.
Sementara itu, para pencari kerja dapat mengakses lebih banyak peluang dan mendaftar ke berbagai posisi yang tersedia di puluhan pabrik dalam satu kawasan industri.
Rahayu menilai sistem digitalisasi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses rekrutmen. Karena itu, ia mengusulkan agar gagasan tersebut masuk dalam draf RUU Kawasan Industri.
“Ini bisa menjadi salah satu solusi yang kita masukkan dalam undang-undang. Kalau kita ingin akuntabilitas dan transparansi, tidak ada cara lain kecuali dengan penerapan digitalisasi pada sistem rekrutmennya,” tegas legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Rahayu menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok kawasan industri.
Ia mengakui belum semua UMKM mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan kawasan industri.
Karena itu, Rahayu meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM lokal.
“Kementerian Perindustrian harus bisa mendongkrak melalui pelatihan maupun sertifikasi. Tujuannya supaya industri menengah di sekitar kawasan yang awalnya belum memenuhi persyaratan, akhirnya bisa masuk ke dalam rantai pasok kawasan industri tersebut,” pungkasnya.(***)
