RUANG.NEWS JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan objektivitas evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Ia menyoroti penilaian yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Idrus menegaskan, survei publik merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk mengukur persepsi, kepuasan, dan aspirasi masyarakat.
Namun, penyelenggara survei harus menerapkan metodologi yang jelas, menjaga integritas, serta menyajikan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.
Ia mengingatkan agar survei tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi dan justru menjadi sarana pembentukan opini yang menyesatkan.
“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” ujarnya.
Idrus Pertanyakan Objektivitas Survei CELIOS
Idrus juga mempertanyakan dasar penilaian CELIOS terhadap kinerja Bahlil, terutama jika angka yang muncul tidak sejalan dengan fakta dan capaian di lapangan.
Menurut dia, angka hasil survei yang bertentangan dengan fakta memerlukan penjelasan yang rasional dan transparan.
“Angka di atas nalar dan bertentangan dengan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan realitas,” tegas Idrus.
Ia menilai evaluasi terhadap Bahlil tidak cukup hanya mengandalkan persepsi. Penilaian juga harus mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
Idrus mengatakan, masyarakat tidak hanya menyaksikan kebijakan dan program Kementerian ESDM, tetapi juga merasakan dampaknya.
“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Idrus.
Ia pun menilai hasil evaluasi tersebut perlu ditinjau berdasarkan indikator yang transparan dan terukur.
“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.
Idrus bahkan mempertanyakan kredibilitas penilaian tersebut apabila penyelenggara tidak menjelaskan dasar pengukuran secara terbuka.
“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus bertumpu pada fakta dan argumentasi yang dapat diuji, bukan menggunakan hasil survei dengan dasar penilaian yang tidak jelas.
“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.
CELIOS Beri Bahlil Skor Minus 159
Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159.
Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meraih skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh skor minus 103.
Di sisi lain, data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS.
Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal.
Sementara itu, produksi minyak bumi mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target sebesar 605.000 barel per hari.
Meski menyoroti capaian tersebut, Idrus menekankan pentingnya menilai kinerja sektor energi secara menyeluruh.
Evaluasi, menurut dia, juga perlu mencakup keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Ia berharap perbedaan pandangan mengenai kinerja pemerintah menjadi ruang evaluasi yang sehat.
Karena itu, penyelenggara survei perlu membuka metodologi dan indikator penilaian agar publik dapat memahami serta menguji dasar kesimpulannya.
“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tegas Idrus.(***)
