RUANG.NEWS BULUKUMBA – Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Patudangi Azis, melanjutkan kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Senin (12/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Patudangi menyerap aspirasi masyarakat, termasuk usulan pemberdayaan perempuan melalui pembangunan tempat usaha bersama untuk menampung keterampilan menjahit warga.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Gerindra itu juga melaksanakan pengawasan di Desa Lorong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
Salah seorang warga Kelurahan Ela-Ela menyampaikan bahwa kaum perempuan di wilayahnya memiliki produktivitas dan keterampilan yang dapat dikembangkan.
Namun, mereka belum memiliki wadah yang memadai untuk menghasilkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
“Ibu-ibu di daerah ini sebenarnya sangat produktif, Pak. Mereka memiliki keterampilan, khususnya menjahit, tetapi belum ada wadah yang menjembatani untuk berkarya. Karena itu, kami berharap Pak Dewan dapat membantu menghadirkan bangunan yang bisa menampung ibu-ibu dengan keterampilan tersebut,” ungkap warga.
Warga tersebut mengusulkan agar tempat usaha bersama itu dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pakaian seragam sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
Dengan begitu, para penjahit lokal memiliki peluang untuk memperoleh pesanan sekaligus menambah penghasilan keluarga.
Menurutnya, keberadaan sentra produksi jahit tidak hanya membuka peluang usaha bagi kaum perempuan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi keterampilan yang selama ini mereka miliki.
Menanggapi aspirasi tersebut, Patudangi Azis menyatakan akan menindaklanjuti usulan warga dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mekanisme dan ketentuan penganggaran yang berlaku.
“ Aspirasi masyarakat seperti ini harus kita dengarkan dan tindak lanjuti. Ibu-ibu memiliki keterampilan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan keluarga. Kita perlu melihat bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan melalui dukungan yang tepat, sehingga keterampilan mereka bisa menghasilkan nilai ekonomi,” ujar Patudangi.
Ia menegaskan, kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan program dan anggaran pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui pengawasan ini, kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan, dan memastikan aspirasi mereka menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan membuka peluang ekonomi,” tegasnya.
Patudangi menambahkan, masukan warga menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah daerah menyusun program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran.
Kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel di Kelurahan Ela-Ela tersebut diikuti sekitar 200 warga.
Melalui pertemuan itu, masyarakat berkesempatan menyampaikan kebutuhan dan usulan secara langsung kepada wakil rakyat untuk menjadi perhatian dalam pembahasan program pembangunan daerah.(***)
