RUANG.NEWS MAKASSAR – Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI, Kamrussamad, menilai kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI yang menyeret mantan Kapolri Jenderal LSP sebagai persoalan serius.
Ia bahkan menyebut tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan membahayakan kedaulatan negara.
Pernyataan itu disampaikan Kamrussamad dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi.
Ia menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menuntaskan proses penyidikan kasus tersebut.
Namun, menurut Kamrussamad, perkara ini tidak sekadar menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan negara.
“Pertama, tindakan insubordinasi karena LSP merupakan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Kedua, tindakan yang melanggar hukum. Ketiga, tindakan yang berpotensi membahayakan kepentingan, keamanan, dan keselamatan bangsa dan negara,” ujar Kamrussamad, dikutip Sabtu (7/11).
Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak eksternal, termasuk negara asing, dalam dugaan penyadapan tersebut.
Menurutnya, kepolisian perlu mendalami seluruh kemungkinan untuk memastikan tidak ada pihak yang berupaya mengganggu kepentingan dan kedaulatan nasional.
“Kami juga sedang berupaya mencari informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya keterlibatan pihak eksternal, khususnya negara asing, dalam langkah penyadapan ini. Sebab, hal tersebut semakin membahayakan kepentingan dan kedaulatan nasional kita,” katanya.
Lebih jauh, Kamrussamad menilai dugaan penyadapan terhadap lingkungan Presiden berpotensi menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi strategis dari lingkaran terdekat kepala negara.
Ia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika demonstrasi Indonesia Gelap, kerusuhan yang pernah terjadi, serta sejumlah peristiwa lain yang menurutnya banyak memanfaatkan sarana digital.
“Untuk sementara, kami meyakini bahwa ini merupakan tindakan yang sangat serius dan berpotensi menjadi upaya mencari celah untuk mengganti kepemimpinan nasional melalui pengumpulan informasi terkini dari ring satu lingkungan Presiden,” ungkapnya.
Dorong Penelusuran Relasi dan Sumber Ekonomi
Kamrussamad juga mendorong kepolisian menelusuri jaringan relasi LSP selama sekitar lima hingga enam tahun menjabat sebagai Kapolri.
Ia menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, penyidik perlu mendalami kemungkinan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari jaringan luar negeri, pengusaha, kelompok oligarki, hingga oknum di lingkaran kekuasaan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak berada dalam pemerintahan.
“Kita harus mendorong kepolisian untuk memeriksa relasi LSP selama lima hingga enam tahun menjabat sebagai Kapolri. Relasi tersebut bisa berasal dari kalangan luar negeri atau pihak asing, pengusaha maupun oligarki. Bisa juga dari kalangan oknum di lingkaran kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, hubungan LSP dengan berbagai pihak selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Polri perlu menjadi bagian dari pendalaman penyidikan, termasuk relasi dengan kekuatan politik dan ekonomi tertentu.
Kamrussamad juga meminta penyidik menelusuri sumber-sumber ekonomi yang diduga berkaitan dengan aktivitas dan pembentukan jaringan tersebut.
“Karena itu, kita mendorong agar penyelidikan tidak hanya menyentuh aspek pelanggaran hukum, tetapi juga menelusuri sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikumpulkan LSP selama ini,” ujarnya.
Ia turut mempertanyakan bagaimana pihak-pihak terkait dapat membentuk posko, membangun tim, serta mengakses fasilitas Polri dari luar institusi.
“Termasuk bagaimana yang bersangkutan bisa membentuk posko, membentuk tim, serta mengakses fasilitas Polri dari luar. Hal tersebut menunjukkan adanya sumber daya ekonomi yang cukup besar,” tambahnya.
Kamrussamad berharap kepolisian mengembangkan penyidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan berbagai sumber pendanaan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan tidak mengancam stabilitas nasional.(***)
