RUANG.NEWS MAKASSAR — Sekitar 300 warga Nahdlatul Ulama (NU) asal Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal memadati arena Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung selama lima hari, 27–31 Agustus 2026. Rombongan dari Sulsel akan menuju Jombang menggunakan jalur laut dan udara.
Pendiri Sultan Hasanuddin Center sekaligus aktivis NU, Makmur Idrus, membenarkan mobilisasi warga NU dari Sulsel tersebut.
Menurut dia, agenda lima tahunan NU itu mendapat antusiasme tinggi dari pengurus dan kader kultural di 24 Pengurus Cabang (PC) NU se-Sulsel.
“Kurang lebih 300 warga NU di Sulsel akan meramaikan muktamar. Masing-masing PC membawa massanya sendiri karena ini forum tertinggi organisasi,” ujar Makmur Idrus saat ditemui di Makassar.
Sebagian besar rombongan akan berangkat melalui jalur laut mulai Senin, 24 Agustus 2026. Sementara itu, sebagian kecil peserta yang menggunakan jalur udara dijadwalkan terbang sehari sebelum pembukaan muktamar.
Rombongan kultural yang tergabung dalam Komunitas NU Kultural (Kanuku) Sulsel pimpinan Mustafa Irate juga akan membawa sekitar 20 kader. Mereka menempuh perjalanan menuju Jombang melalui dua moda transportasi, yakni kapal laut dan pesawat.
Ingatkan Suara NU Sulsel Tak Jadi “Kayu Bakar Politik”
Di tengah besarnya mobilisasi warga NU menuju Jombang, Makmur mengingatkan agar keikutsertaan rombongan Sulsel tidak sekadar menjadi pelengkap dalam muktamar.
Ia meminta suara Nahdliyin dari Sulsel dan kawasan Indonesia Timur memiliki posisi tawar dalam menentukan arah organisasi, termasuk dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Makmur juga mengingatkan agar suara Nahdliyin tidak berakhir menjadi “kayu bakar politik” dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU.
Menjelang muktamar, peta persaingan kandidat disebut berpotensi mengerucut pada tiga nama besar, yakni Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Makmur menilai suara dari kawasan Indonesia Timur memiliki posisi tawar yang sangat bernilai. Karena itu, ia meminta dukungan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma hanya karena kedekatan personal atau sekadar foto bersama.
“Suara dari kawasan Timur itu mahal dan haram hukumnya untuk disetir oleh kepentingan politik praktis jangka pendek. Jangan sampai kita datang jauh-jauh hanya membawa angka suara tanpa ada kejelasan komitmen dan agenda organisasi yang diperjuangkan,” tegasnya.
Dorong Kontrak Moral untuk Kandidat PBNU
Makmur mendesak seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan PCNU di kawasan Indonesia Timur mengunci komitmen setiap bakal calon pimpinan PBNU melalui kontrak moral yang konkret.
Menurut dia, dukungan organisasi harus berjalan beriringan dengan komitmen pembangunan daerah yang nyata. Ia menilai agenda pembangunan kawasan Indonesia Timur perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan PBNU lima tahun mendatang.
Sejumlah poin krusial yang perlu diperjuangkan dalam Muktamar ke-35 NU antara lain kemandirian organisasi melalui kepastian program penguatan ekonomi bagi PCNU dan PWNU di luar Pulau Jawa.
Sektor pendidikan dan pesantren juga menjadi prioritas. Dukungan terhadap sarana pendidikan serta pemerataan mutu pendidikan pesantren di kawasan timur, menurut Makmur, perlu mendapat perhatian lebih besar.
Selain itu, ia mendorong kaderisasi berkelanjutan melalui pembukaan ruang kepemimpinan dan ruang kontribusi yang proporsional bagi kader daerah di jajaran PBNU.
Makmur mengatakan peta dukungan masih sangat cair hingga Daftar Peserta Tetap (DPT) definitif ditetapkan.
“Tugas kita hanya memastikan siapa pun yang terpilih nanti wajib memasukkan agenda pengembangan Indonesia Timur ke dalam arah kebijakan PBNU lima tahun ke depan,” tutup Makmur.(***)
