RUANG.NEWS MAKASSAR — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel akan menggelar diskusi publik bertema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”, Jumat (4/9/2026).
Diskusi berlangsung mulai pukul 19.00 WITA di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar. Forum ini akan menjadi ruang dialog untuk membahas kembali relasi partai politik, demokrasi lokal, dan arah kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Mereka yakni Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA.
Keberagaman latar belakang para narasumber diharapkan memperkaya perspektif dalam membedah posisi dan peran partai politik dalam perjalanan demokrasi daerah. Forum ini juga akan membahas tantangan otonomi daerah di tengah dinamika politik nasional yang terus berubah.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan diskusi tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi lokal dan masa depan desentralisasi di Indonesia.
Menurut Asri, masyarakat tidak seharusnya memahami otonomi daerah hanya sebagai persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Otonomi daerah juga menyangkut ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya.
“Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” ujar Asri dalam keterangan tertulis di Makassar, Rabu (2/9/2026).
Ia menilai pertanyaan tersebut semakin relevan karena dinamika politik nasional memiliki pengaruh besar terhadap proses politik di daerah.
Dalam konteks itu, partai politik memiliki posisi strategis sebagai salah satu institusi utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik, pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan, hingga artikulasi kepentingan masyarakat.
“Kita ingin diskusi ini tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik. Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Asri juga menilai persoalan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan politik di daerah.
Desentralisasi akan kehilangan makna jika kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak diikuti penguatan kapasitas institusi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, ia berharap diskusi publik tersebut dapat melahirkan gagasan yang lebih konkret mengenai hubungan antara partai politik, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat.
“Kita membutuhkan percakapan yang lebih substantif tentang masa depan otonomi daerah. Bukan hanya siapa yang memperoleh kewenangan, tetapi untuk apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah mendapatkan manfaatnya,” ujar Asri.
Hidupkan Tradisi Intelektual KAHMI
Asri mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan kembali tradisi intelektual dan ruang pertukaran gagasan di lingkungan KAHMI.
Topik diskusi kali ini terinspirasi dari tulisan-tulisan kader KAHMI dalam buku Mozaik Insan Cita yang diterbitkan LPMD KAHMI Sulsel pada tahun lalu.
Menurut Asri, KAHMI memiliki modal intelektual yang besar karena menghimpun alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat sipil.
Ia mengatakan modal tersebut perlu terus dikonsolidasikan dalam bentuk gagasan yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian berbagai persoalan publik.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga. Karena itu, LPMD ingin menghadirkan forum-forum yang memungkinkan berbagai perspektif bertemu, berdialog, bahkan berbeda pandangan secara sehat,” tutur Asri.
Ia berharap diskusi publik tersebut menjadi awal dari rangkaian kajian yang lebih panjang mengenai politik lokal, desentralisasi, dan masa depan pembangunan daerah.
Sulawesi Selatan, kata Asri, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik dan pemerintahan nasional.
Dengan karakter sosial, ekonomi, dan politik yang beragam, Sulsel memiliki pengalaman penting dalam melihat bagaimana demokrasi dan otonomi daerah berjalan di tingkat lokal.
“Sulsel punya pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang. Karena itu, kita ingin menjadikan forum ini sebagai salah satu ruang untuk membaca masa depan daerah dari perspektif yang lebih kritis, terbuka, dan berbasis gagasan,” kata Asri.
Diskusi publik tersebut terbuka secara gratis bagi warga KAHMI dan HMI. Panitia juga mengundang mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum untuk mengikuti jalannya diskusi.(***)
