RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar segera menyiapkan solusi agar tidak ada anak lulusan SD yang gagal melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan kuota SMP negeri.
Azwar menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai persoalan daya tampung sekolah negeri seharusnya tidak lagi terjadi di kota dengan kapasitas anggaran besar seperti Makassar.
“Harusnya Kota Makassar ini sudah tidak ada lagi istilah kekurangan kelas bagi lulusan SD. Semua anak harus bisa tertampung. APBD kita besar, ini harus dipikirkan bersama,” tegas Azwar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku sengaja menyampaikan kritik keras agar persoalan pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah kota. Menurutnya, jangan sampai ada anak di Makassar yang kehilangan hak pendidikan hanya karena tidak mendapatkan kursi di SMP negeri.
“Jangan sampai ada anak-anak keluarga Kota Makassar tidak sekolah hanya karena tidak tertampung di SMP negeri yang gratis,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Makassar memaparkan jumlah lulusan SD mencapai sekitar 18 ribu siswa. Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya berada di angka sekitar 13 ribu siswa. Kondisi itu membuat lebih dari 5 ribu siswa berpotensi tidak tertampung.
Melihat kondisi tersebut, Azwar meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah strategis. Ia mengusulkan penyediaan ruang belajar tambahan melalui penyewaan gedung hingga skema pembiayaan sekolah swasta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau memang daya tampung sekolah kita tidak mampu, harus ada solusi. Misalnya sewa tempat atau sekolahkan siswa di swasta tetapi dibiayai pemerintah. Di daerah lain seperti DKI Jakarta, skema itu sudah diterapkan,” jelasnya.
Menurut Azwar, kebijakan pembiayaan sekolah swasta melalui APBD tidak bertentangan dengan aturan selama bertujuan memenuhi hak pendidikan anak.
Ia juga mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah harus fokus di situ, karena tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran pendidikan harus benar-benar dimaksimalkan,” katanya.
Selain itu, Azwar mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar yang membentuk satuan tugas untuk mendata anak-anak yang tidak bersekolah. Namun, ia menilai langkah tersebut harus dibarengi kebijakan nyata yang mempermudah akses pendidikan.
“Kalau ada anak mau sekolah, jangan dipersulit. Harus dipermudah. Tidak boleh lagi ada alasan anak tidak sekolah karena sistem atau keterbatasan daya tampung,” tegasnya.
Azwar memastikan persoalan tersebut akan menjadi catatan resmi Pansus LKPJ DPRD Makassar. Ia juga berencana menyampaikan persoalan itu secara langsung kepada Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna.
“Ini akan menjadi laporan kami. Nanti saat paripurna, kami akan sampaikan langsung kepada Pak Wali Kota bahwa sektor pendidikan harus dimaksimalkan dan perlu solusi cepat,” tutupnya.(**)
