RUANG.NEWS MAKASSAR — Persoalan infrastruktur, drainase, distribusi air bersih, keamanan lingkungan, hingga layanan kesehatan masih menjadi aspirasi utama masyarakat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Makassar di sejumlah daerah pemilihan (dapil).
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, mengatakan hasil reses di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea menunjukkan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan warga.
Menurut dia, banyak masyarakat mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah yang hingga kini belum terealisasi.
“Masukan dari masyarakat kami input dan catat untuk selanjutnya menjadi laporan resmi kepada Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya, Senin (25/5).
Andi Suharmika mengakui keterbatasan anggaran daerah membuat perbaikan infrastruktur secara menyeluruh belum dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun.
Meski demikian, ia menyebut masyarakat turut memberikan apresiasi terhadap layanan kesehatan gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, khususnya bagi warga kurang mampu.
Menurutnya, warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun BPJS tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di RSUD Daya.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran untuk layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu di Kota Makassar,” katanya.
Namun, warga juga berharap fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah terus ditingkatkan, terutama kelengkapan alat kesehatan untuk penanganan penyakit tertentu seperti jantung agar pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain.
Terkait isu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LGBT, Andi Suharmika menegaskan DPRD Kota Makassar hingga kini belum menerima naskah akademik dari pemerintah kota.
“Kalau pemerintah kota sudah menyodorkan naskahnya, tentu kami siap membahas di tingkat Bapemperda,” ujarnya.
Ia menilai pembahasan lebih lanjut belum dilakukan karena isu tersebut masih sebatas wacana yang berkembang di tengah masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mengungkapkan hasil reses di Dapil 1 didominasi keluhan terkait drainase, perbaikan jalan, hingga keamanan kota.
Menurutnya, warga juga mengusulkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan kriminalitas.
Di Kelurahan Kassi-Kassi, kata Muchlis, terdapat ruas jalan di kawasan Beringin 10 yang hingga kini belum memiliki drainase. Selain itu, banyak saluran air mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan pengerukan.
“Perlu juga kesadaran masyarakat untuk tidak menyapu pasir ke dalam selokan agar drainase tidak tersumbat,” katanya.
Muchlis turut menyoroti persoalan bantuan sosial yang dinilai belum merata akibat perubahan data desil masyarakat. Ia mengungkapkan banyak warga kehilangan status penerima bantuan karena data pribadinya digunakan pihak lain untuk pinjaman online maupun kredit usaha rakyat (KUR).
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak meminjamkan KTP atau data pribadi kepada orang lain karena bisa berdampak pada perubahan status desil,” jelasnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan maraknya aksi geng motor dan begal yang dinilai meresahkan masyarakat.
Muchlis menilai penanganan persoalan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan perangkat wilayah setempat.
Ia meminta RT/RW dan masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan geng motor.
“Tadi malam di Maccini sempat viral dan pelakunya langsung ditangkap. Minimal masyarakat membantu kepolisian dengan cara seperti itu,” ujarnya.
Terkait wacana tindakan tegas terhadap pelaku begal, Muchlis menilai hal tersebut perlu dikaji secara matang karena menyangkut nyawa manusia. Meski demikian, ia tetap mendukung langkah kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Makassar lainnya, William, mengatakan persoalan utama di wilayah utara Kota Makassar masih berkaitan dengan drainase dan distribusi air bersih.
Menurut dia, banyak drainase membutuhkan pengerukan sedimen secara masif karena sering menyebabkan luapan air saat hujan deras.
Selain itu, cakupan layanan air bersih di wilayah utara Kota Makassar dinilai masih minim. Bahkan di beberapa wilayah, air baru mengalir pada dini hari dengan debit kecil.
“Ini sangat miris karena air bersih adalah hak masyarakat,” katanya.
William berharap jajaran direksi PDAM segera merealisasikan komitmen perluasan layanan air bersih di Kota Makassar hingga mencapai minimal 80 persen.
Ia juga menyoroti alasan klasik yang kerap disampaikan terkait distribusi air bersih, mulai dari penurunan debit air saat musim kemarau hingga kerusakan pompa dan pipa saat musim hujan.
“Kita sekarang tidak butuh alasan. Yang penting masyarakat mendapatkan haknya, yaitu air bersih,” tegasnya.
Menurut William, direksi PDAM perlu memiliki pola mitigasi dan perencanaan jangka panjang untuk menghadapi kondisi El Nino maupun musim kemarau panjang.(**)
