RUANG.NEWS PAREPARE — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menyoroti masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di kalangan masyarakat nelayan di Sulsel.
Menurut AIA, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Sulawesi Selatan merupakan provinsi maritim dengan populasi nelayan yang mencapai sekitar 500.000 orang.
“Nelayan sejahtera, negara kuat. Itu yang harus kita jaga. Organisasi yang kuat bukan hanya ramai saat musyawarah, tetapi dicari anggotanya ketika mereka butuh pertolongan,” ujar AIA yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Kamis (17/9/2026).
AIA menyampaikan hal itu seusai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Parepare periode 2026–2031.
21 Kabupaten/Kota di Sulsel Memiliki Garis Pantai
AIA menjelaskan, Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 21 daerah memiliki wilayah pesisir dan garis pantai.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya peran masyarakat nelayan dalam kehidupan sosial dan ekonomi Sulsel. Karena itu, AIA menilai peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian bersama.
“Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki 24 kabupaten/kota, yang hanya tiga saja kabupaten/kota yang tidak memiliki garis pantai. Selebihnya, 21 kabupaten/kota semua memiliki garis pantai. Sehingga tentunya kita masuk kategori masyarakat maritim,” katanya.
AIA menyebut populasi nelayan di Sulsel mencapai kurang lebih 500.000 orang atau sekitar 5,3 persen dari total populasi provinsi tersebut.
Menurut dia, jumlah tersebut bukan angka kecil. Karena itu, kondisi ketika sebagian nelayan masih masuk kategori masyarakat miskin ekstrem perlu mendapat perhatian serius.
“Nah, ini tugas daripada HNSI. Bagaimana agar masyarakat nelayan kita bisa lebih disejahterakan? Bagaimana ada peningkatan kesejahteraan, terutama mereka-mereka yang masih berada dalam status masyarakat miskin ekstrem,” ujar AIA.
HNSI Diminta Hadir Saat Nelayan Menghadapi Persoalan
AIA mendorong HNSI memperkuat perannya sebagai organisasi yang mampu menjadi penghubung antara nelayan dan pemerintah.
Dia berharap HNSI Parepare dapat memediasi berbagai persoalan nelayan, termasuk akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi, perizinan, konflik di laut, perbaikan alat tangkap, modal kerja, dan pengembangan kewirausahaan.
“Seharusnya nelayan lebih mudah mengakses bagaimana mendapatkan BBM subsidi untuk melaut. Kemudian kemudahan perizinan tentunya juga harus dimediasi oleh HNSI,” katanya.
AIA juga meminta HNSI hadir ketika terjadi konflik yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di laut.
“Masalah-masalah konflik yang timbul akibat proses penangkapan di laut dan sebagainya, kita harapkan semua HNSI harus selalu hadir. Apalagi kalau masalah perbaikan alat tangkap dan sebagainya, modal kerja, kewirausahaan,” ujarnya.
Dia berharap HNSI tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi benar-benar menjadi rumah bagi nelayan.
“Kita harapkan bahwa HNSI bisa berjalan betul-betul maksimal dan bisa menjadi rumah bagi nelayan-nelayan kita yang ada di Kota Parepare,” tutur AIA.
HNSI Parepare Didorong Perkuat Kampung Nelayan
Pelantikan pengurus baru HNSI Parepare diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir.
Parepare memiliki dua kampung nelayan yang dinilai dapat dikembangkan sebagai pusat aktivitas dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Pemerintah Kota Parepare juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan HNSI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan, perlindungan nelayan, hingga perhatian terhadap masa depan anak-anak di kawasan pesisir.
Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) HNSI Parepare menetapkan Surianto sebagai Ketua DPC HNSI Kota Parepare periode 2026–2031.(***)
