RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan (Sulsel), Vonny Ameliani Suardi, menegaskan pentingnya kritik terhadap pemerintah yang berbasis data, kajian ilmiah, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, mahasiswa dan kalangan akademisi memiliki peran strategis dalam mengawasi kekuasaan sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Vonny saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Senin (12/10/2026).
Seminar bertema “Siapa yang Mengawasi Kekuasaan? Suara Rakyat: Memastikan Keadilan” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Vonny yang juga Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan sentimen politik sebagai dasar utama dalam menilai kebijakan pemerintah.
“Dalam mengawasi kekuasaan, kita semua memiliki peran. Namun, kalangan akademisi, khususnya perguruan tinggi, memiliki posisi yang sangat relevan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan tersebut seharusnya berangkat dari data dan kajian ilmiah,” ujar Vonny.
Vonny Soroti Pentingnya Kritik Berbasis Data
Vonny menilai, diskusi mengenai kebijakan publik perlu mengedepankan fakta dan argumentasi yang objektif.
Ia menyayangkan kecenderungan sebagian pihak yang justru menyerang pribadi atau latar belakang seseorang ketika berhadapan dengan data yang berbeda dari pandangannya.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menyampaikan data mengenai kebijakan pemerintah.
“Padahal, seharusnya kita membangun diskusi yang sehat dengan mengedepankan fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Vonny, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik akan lebih bermanfaat apabila disampaikan secara objektif, proporsional, dan konstruktif, bukan sekadar didorong oleh perbedaan pilihan politik.
Ia berharap mahasiswa mampu mengembangkan tradisi akademik yang mengutamakan analisis kritis, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, serta keberanian menguji kebijakan berdasarkan fakta.
Paparkan Kenaikan Anggaran KIP
Dalam seminar tersebut, Vonny juga menyoroti perkembangan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai salah satu contoh yang menurutnya perlu dilihat melalui data ketika masyarakat mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
Ia menyebut anggaran KIP pada 2020 mencapai Rp6,3 triliun untuk menjangkau sekitar 552 ribu mahasiswa.
Sementara itu, pada 2024, anggaran tersebut mencapai Rp13,65 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 1.022.084 mahasiswa. Pada 2025, anggaran meningkat menjadi Rp14,95 triliun untuk 1.053.851 mahasiswa.
Adapun pada 2026, anggaran KIP tercatat sebesar Rp15,64 triliun dengan jumlah penerima mencapai 1.072.240 mahasiswa, berdasarkan data yang disampaikan Vonny dalam seminar.
Ia menilai perkembangan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menilai perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan tinggi.
“Jadi, adik-adik mahasiswa, jika ada di antara kalian atau teman kalian yang membutuhkan bantuan melalui program KIP, silakan mengajukan. Anggaran dan jumlah penerimanya terus meningkat,” katanya.
Vonny juga mengajak mahasiswa mencari informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran agar dapat memanfaatkan program bantuan pendidikan sesuai ketentuan.
Penanganan Kebakaran Hutan Perlu Dilihat Menyeluruh
Selain pendidikan, Vonny mengangkat persoalan kebakaran hutan sebagai contoh pentingnya menilai suatu masalah berdasarkan akar persoalan dan pembagian kewenangan pemerintah.
Menurutnya, setiap kejadian kebakaran hutan tidak seharusnya langsung menjadi alasan untuk menyalahkan pemerintah pusat tanpa menelaah penyebab kebakaran, efektivitas pengawasan, serta tanggung jawab setiap pihak.
Ia menyinggung praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat memicu kebakaran lebih luas, terutama saat musim kemarau dan ketika api sulit dikendalikan.
“Jangan sampai setiap persoalan langsung dibebankan kepada pemerintah pusat tanpa melihat akar masalah dan pembagian kewenangan masing-masing pihak,” ujarnya.
Vonny menegaskan, penanganan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami regulasi otonomi daerah dan mekanisme koordinasi dalam penanganan bencana.
Dengan demikian, evaluasi terhadap pemerintah dapat dilakukan secara proporsional dan tidak semata-mata didorong oleh perbedaan pandangan politik.
Buka Ruang Aspirasi Kampus dan Mahasiswa
Menutup pemaparannya, Vonny menyampaikan apresiasi kepada dekan, wakil dekan, jajaran dosen, dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berdiskusi bersama mahasiswa.
Ia juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari kalangan kampus. Menurutnya, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus diteruskan kepada pemerintah, termasuk Presiden, sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saya sangat terbuka menerima masukan dari pihak kampus. Mumpung kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, masukan tersebut dapat menjadi bahan yang nantinya diteruskan kepada Presiden,” ungkapnya.
Vonny berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori mengenai pengawasan kekuasaan, tetapi juga menerapkannya melalui sikap kritis, argumentasi yang kuat, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
“Mari kita membangun budaya berpikir kritis dengan mengutamakan data, memperkuat argumentasi, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab,” tutup Vonny.(***)
