RUANG.NEWS MAKASSAR – Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk salah satu daerah yang memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup tinggi untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Alokasi tersebut dinilai cukup optimal dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain, bahkan di luar anggaran untuk rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), mengatakan dukungan APBN menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel, seiring dengan upaya pemerintah provinsi mempercepat pembangunan daerah.
“Kalau berbicara mengenai alokasi APBN untuk Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira jumlahnya cukup optimal dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya. Itu pun di luar anggaran untuk rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana,” kata AIA.
Ia menyampaikan hal tersebut kepada awak media seusai menghadiri pelantikan Bupati Gowa di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026).
Menurut AIA, dalam kondisi normal sekalipun, Sulsel tetap menjadi salah satu daerah dengan alokasi APBN yang relatif tinggi.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
AIA Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api
Selain menyoroti alokasi APBN, AIA juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengupayakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bersama Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pengembangan proyek tersebut.
Melalui skema ini, pemerintah berharap pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan jalur kereta api.
Namun, jika investor swasta tidak menunjukkan minat, pemerintah perlu mempertimbangkan intervensi melalui APBN.
“Apabila nantinya tidak ada ketertarikan dari pihak swasta untuk berinvestasi, tentu pemerintah harus melakukan intervensi melalui pembiayaan APBN,” ujar AIA.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, ia menyatakan akan terus mendorong Kementerian Perhubungan mencari mitra kerja yang tepat agar pengembangan jalur kereta api di Sulsel dapat berlanjut.
“Kami akan terus mendorong dan memberikan kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk mencari mitra kerja yang tepat, sehingga ada pihak swasta yang bersedia ikut berinvestasi dalam pengembangan jalur kereta api tersebut,” katanya.
Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Jadi Perhatian
Di sisi lain, persoalan pembebasan lahan masih menjadi salah satu hal yang perlu dituntaskan dalam pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan.
AIA mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Di sejumlah wilayah, masih ada masyarakat yang menunggu penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan.
Karena itu, Komisi V DPR RI telah memediasi persoalan tersebut dengan Kementerian Perhubungan agar pembayaran kepada masyarakat dapat segera diselesaikan.
“Di beberapa wilayah, masih terdapat masyarakat yang belum menerima penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan. Karena itu, kami telah melakukan mediasi dengan Kementerian Perhubungan agar persoalan pembayaran tersebut dapat segera dituntaskan,” tuturnya.
AIA berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan sekaligus mendukung kelanjutan pembangunan jalur kereta api.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan penyelesaian kendala di lapangan, pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan diharapkan berjalan lebih optimal.(***)
