RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik dari internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi instrumen koreksi untuk memperkuat pemerintahan, bukan justru melemahkan soliditas partai-partai pendukung.
Idrus menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas sorotan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat.
Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Menurut Idrus, kritik di dalam koalisi merupakan hal yang wajar selama disampaikan dengan niat tulus, penilaian objektif, berdasarkan fakta, serta menjunjung prinsip keadilan. Orientasinya harus jelas, yakni memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo kerap menggambarkan Indonesia sebagai rumah besar bersama yang harus dirawat dan dibangun seluruh elemen bangsa.
“Indonesia adalah rumah besar kita bersama yang harus dirawat dan dibangun bersama. Kita satu keluarga besar yang harus saling mengingatkan, saling mengkritisi, saling memperkuat, dan saling membesarkan untuk merawat bangsa ini,” ujar Idrus.
Ia menegaskan, kritik yang memiliki tujuan memperkuat Koalisi Merah Putih dan mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo justru akan memperkokoh soliditas di antara partai-partai koalisi.
“Kalau kritik disampaikan dengan niat tulus, objektif, faktual, jujur, dan berkeadilan untuk memperkuat Koalisi Merah Putih demi suksesnya pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu akan semakin solid,” katanya.
Idrus menilai kritik tidak semestinya dianggap sebagai ancaman terhadap kebersamaan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo berjalan sesuai tujuan.
Idrus Ingatkan Pentingnya Objektivitas dan Pendekatan Holistik
Idrus mengatakan para elite dan tokoh dalam koalisi pemerintahan pada dasarnya telah saling mengenal, termasuk rekam jejak, karakter, dan perjalanan organisasi masing-masing.
Ia mencontohkan hubungan Kamrussamad dengan Bahlil Lahadalia yang telah terjalin sejak keduanya aktif dalam organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Idrus juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah memimpin KNPI sebagai ketua umum dan menjabat Wakil Presiden Pemuda Dunia. Dalam perjalanan organisasi tersebut, Kamrussamad turut menjadi bagian dari kepemimpinannya.
Hubungan itu berlanjut ketika Idrus menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.
“Kita sudah saling memahami. Makanya, jangan ada permainan di antara kita,” ujar Idrus sembari bergurau.
Karena itu, Idrus berharap kritik terhadap para menteri tidak hanya berangkat dari penilaian terhadap individu. Pengkritik juga perlu mempertimbangkan konteks kebijakan, proses koordinasi antarkementerian, serta berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah.
Dengan nada bercanda, Idrus turut mempertanyakan alasan Kamrussamad secara spesifik menyoroti tiga menteri dari Partai Golkar, sementara kementerian lain yang juga berkaitan dengan pelayanan publik tidak disebutkan secara langsung.
Menurut Idrus, kritik perlu mempertimbangkan persoalan secara komprehensif dan tidak hanya melihat satu sisi.
“Rakyat tidak bodoh dan rakyat tidak tidur. Apabila kritik tidak disertai niat tulus, tidak objektif, tidak komprehensif atau holistik, tidak terintegrasi, serta tidak berkeadilan, maka kritik itu justru bisa mendegradasi pengkritiknya sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kritik yang tidak mempertimbangkan berbagai aspek dapat mengurangi kredibilitas pihak yang menyampaikannya, terlebih jika pihak-pihak yang terlibat telah saling memahami rekam jejak masing-masing.
Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa dirinya tidak menolak evaluasi. Ia justru mengajak seluruh pihak untuk menyeimbangkan kritik terhadap orang lain dengan introspeksi terhadap diri sendiri.
Golkar Tegaskan Komitmen Dukung Prabowo
Idrus menegaskan dinamika kritik tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta seluruh kader Golkar menjadikan kritik sebagai pemacu untuk bekerja lebih proaktif, mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan, serta memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai agenda Presiden.
Menurutnya, seluruh kebijakan dan program pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dengan berlandaskan ideologi dan falsafah Pancasila.
Idrus kemudian mengutip arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang meminta seluruh kader tetap konsisten mendukung pemerintahan Prabowo di tengah berbagai tantangan dan kritik.
“Apa pun tantangannya, apa pun kritikannya, kita tidak akan goyah sedikit pun dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan, kritik harus memacu dan memicu kita untuk berbuat lebih proaktif memastikan sukses periode pertama sebagai eskalator menuju sukses kepemimpinan Prabowo periode kedua,” kata Idrus menirukan arahan Bahlil.
Idrus juga menyampaikan bahwa komunikasi antara Bahlil dan Presiden Prabowo berlangsung intensif dalam berbagai momentum dan kesempatan.
Ia mencontohkan peluncuran buku bertajuk 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja Bahlil.
Idrus menambahkan, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga menjadi kepentingan strategis Partai Golkar untuk menjaga kesinambungan dukungan politik pada periode berikutnya, yakni 2029–2034.
Kamrussamad Soroti Pelayanan Publik dan Kinerja Menteri
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), pemberantasan judi daring dan pinjaman daring ilegal, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Kamrussamad menilai persoalan pelayanan publik yang berlarut-larut berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi serta memengaruhi kepercayaan investor.
Sorotan serupa sebelumnya disampaikan Kamrussamad dalam diskusi mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Saat itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan publik, terutama pasokan listrik dan BBM, agar tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah.
Menanggapi dinamika tersebut, Idrus mengajak seluruh elemen Koalisi Merah Putih menjaga ruang kritik dan evaluasi tanpa kehilangan semangat kebersamaan.
Ia menekankan bahwa kritik harus berlandaskan niat tulus, komitmen kebangsaan, objektivitas, logika, fakta, pendekatan komprehensif dan holistik, koordinasi, kejujuran, serta keadilan.
“Kalau ada kritik di dalam, kita harus meyakini bahwa niatnya untuk bersama-sama membangun dan mendukung Prabowo agar sukses memimpin bangsa pada periode pertama. Kesuksesan periode pertama harus menjadi eskalator menuju kepemimpinan Prabowo periode kedua, 2029–2034. Di sinilah relevansi dan urgensi Koalisi Permanen Merah Putih,” pungkas Idrus.
Bagi Idrus, ukuran soliditas koalisi bukan terletak pada ketiadaan kritik, melainkan pada kemampuan seluruh anggota koalisi mengelola perbedaan pandangan dan menjadikannya bahan evaluasi demi keberhasilan pemerintahan.(***)
