RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan ruang bagi usulan Komisi V DPR RI dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027.
AIA menilai keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Karena itu, ia meminta Kementerian PU mempertimbangkan pergeseran anggaran antar-eselon I agar kebutuhan prioritas dapat terpenuhi.
“Pada prinsipnya, kami menginginkan agar pemerintah, sebelum menyusun anggaran, juga menyiapkan ruang bagi Komisi V untuk memasukkan usulan-usulan dari masing-masing mitra kerja,” kata AIA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kamis (10/9/2026).
RDP tersebut membahas pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN TA 2027.
Menurut AIA, pagu anggaran yang tersedia saat ini relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari alternatif agar kebutuhan pembangunan baru tidak hanya bergantung pada sisa anggaran masing-masing direktorat jenderal.
“Memang betul, kita mengetahui bahwa anggaran yang tersedia saat ini sangat minim. Oleh karena itu, kita harus memungkinkan adanya pergeseran anggaran dari satu eselon I ke eselon I lainnya,” ujar AIA.
Ketua DPD Gerindra Sulsel ini menyebut pergeseran anggaran dapat menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul di sejumlah sektor, termasuk Ditjen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun Ditjen Cipta Karya.
AIA juga menyoroti sejumlah program prioritas yang bersifat mandatori, salah satunya program Sekolah Rakyat (SR).
Menurut dia, program tersebut merupakan mandat Kementerian Sosial yang pendanaannya telah dialokasikan melalui Kementerian PU sebagai pelaksana.
“Untuk program yang menjadi prioritas PSN, misalnya SR, kita memahami bahwa itu merupakan mandat dari Kementerian Sosial, yang pendanaannya juga sudah dititipkan kepada kita dan tentunya harus kita laksanakan,” katanya.
Namun, AIA meminta Kementerian PU tetap memberikan ruang bagi Komisi V untuk mengusulkan program lain yang dinilai penting bagi masyarakat dan daerah.
“Untuk menu-menu lainnya, tentunya harus dicoba diberikan ruang kepada teman-teman Komisi V agar dapat memasukkan usulan-usulannya,” tegasnya.
AIA menilai Kementerian PU perlu membahas persoalan tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, solusi tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran internal Ditjen PKP atau Ditjen Cipta Karya.
“Solusinya adalah harus ada pergeseran anggaran di tingkat eselon I. Karena kalau hanya mengandalkan sisa anggaran yang Bapak atau Ibu Dirjen miliki, saya kira agak sulit bagi kita untuk dapat mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan teman-teman di Komisi V,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia saat ini sebagian besar telah terserap untuk membiayai kegiatan yang sedang berjalan atau ongoing. Kondisi itu membuat ruang fiskal untuk menjalankan program baru semakin terbatas.
“Kalau tidak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Ibu Dirjen, anggaran yang ada hanya cukup untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan (ongoing). Dengan demikian, anggaran tersebut tidak lagi tersisa untuk kegiatan-kegiatan baru,” kata AIA.
Karena itu, AIA sepakat agar pembahasan anggaran tersebut ditunda sementara sehingga kedua direktorat jenderal dapat mengevaluasi kembali opsi pengalokasian anggaran.
“Saya sepakat, Pak, bahwa mungkin rapat hari ini kita tunda sambil kemudian kedua direktur jenderal bisa mengevaluasi kembali bagaimana mengakomodasi semua kepentingan,” ujarnya.
Ridwan Bae Minta Pemerataan Anggaran
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027, terutama untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah.
Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran tidak berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan alokasi dengan tingkat kebutuhan dan kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
“Minta untuk sungguh-sungguh apa yang disampaikan anggota DPR termasuk perimbangan antarwilayah untuk diperhatikan secara akurat sehingga keberagaman ini bisa memberi ketenangan bagi masyarakat,” kata Ridwan saat memimpin RDP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia meminta Kementerian PU memperhatikan berbagai masukan anggota Komisi V, termasuk hasil kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
“APBN ini milik rakyat sehingga kebijakan yang seimbang itu perlu, walaupun tidak harus sama tetapi yang harus dilihat kebutuhannya,” ujarnya.
Dalam pembahasan RKA K/L TA 2027, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran Rp114,58 triliun berdasarkan penetapan pagu anggaran dalam RAPBN 2027.
Dari pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,15 triliun. Anggaran itu antara lain diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air limbah domestik dan persampahan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung.
Sementara itu, Ditjen Prasarana Strategis memperoleh alokasi Rp32,57 triliun. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan pascabencana, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan prasarana olahraga.
Ridwan meminta program rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar wilayah dengan kebutuhan paling mendesak, termasuk daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara cepat, tepat sasaran, serta sesuai standar keselamatan dan mutu konstruksi.
Infrastruktur sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat setelah bencana.(***)
