RUANG.News, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong stabilitas ekonomi daerah melalui sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Penguatan sinergi tersebut tercermin dalam capaian Sulawesi Selatan pada TPID Award 2026 dan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, yang diumumkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Bone meraih peringkat pertama TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi. Sementara Kota Makassar terpilih sebagai TP2DD Kota Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi.
Selain itu, Andi Muhammad dari Kabupaten Barru meraih kategori Best Knowledge Sharing dalam Katalis P2DD X DIGDAYA Wilayah Sulawesi.
Capaian tersebut menjadi bagian dari hasil kolaborasi antara BI Sulsel, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola ekonomi daerah.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 24–26 September 2026.
Gelaran tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Rangkaian kegiatan yang mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional” itu juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), sekaligus penganugerahan TPID Award dan Championship TP2DD.
Peran BI Sulsel dalam Pengendalian Inflasi
Dalam pengendalian inflasi, BI Sulsel menjalankan fungsi advisory sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan secara terarah.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui berbagai forum, salah satunya High Level Meeting (HLM) TPID. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan harga, mengidentifikasi potensi tekanan inflasi, serta menyusun langkah antisipasi bersama.
BI Sulsel juga memberikan dukungan terhadap penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui fasilitasi studi tiru ke Nusa Tenggara Barat yang melibatkan 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Selain itu, BI Sulsel memberikan dukungan terhadap operasional Mini Distribution Centre (MDC) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pengendalian inflasi melalui 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
BI Sulsel juga terlibat dalam workshop, evaluasi, serta asistensi penyusunan laporan TPID bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Berbagai langkah tersebut diarahkan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang semakin kuat dalam mengidentifikasi sumber tekanan inflasi dan mengambil langkah penanganan secara lebih cepat,” terang Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki E Wimanda, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026).
Capaian Bone Jadi Bukti Sinergi Pengendalian Inflasi
Hasil kolaborasi tersebut salah satunya tercermin dari capaian Kabupaten Bone yang meraih TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi 2026.
Kinerja Bone dalam pengendalian inflasi didukung penerapan strategi 4K serta tata kelola TPID yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya tersebut adalah SONGKO’ BONE.
Program tersebut mengintegrasikan sejumlah langkah, mulai dari peningkatan produksi, penguatan distribusi, Gerakan Pangan Murah, pengoperasian Mini Distribution Centre, hingga kerja sama antardaerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Watampone pada 2025 tercatat sebesar 2,81 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut berada di bawah inflasi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,84 persen dan inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan BI dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Dorong Digitalisasi Pemerintah Daerah
Selain pengendalian inflasi, BI Sulsel juga memperkuat perannya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui TP2DD, yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem transaksi pemerintah daerah secara digital.
Dalam konteks tersebut, BI Sulsel memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui HLM TP2DD maupun asistensi yang dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan stakeholders terkait.
“Digitalisasi tidak hanya diarahkan pada penggunaan sistem pembayaran non-tunai, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data,” jelas Rizki.
Capaian Kota Makassar sebagai TP2DD Kota Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi menjadi salah satu hasil dari proses penguatan ekosistem digitalisasi daerah tersebut.
Penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Peran BI Sulsel sebagai Penghubung Sinergi
Penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah menunjukkan peran BI Sulsel yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan moneter, tetapi juga dengan fungsi koordinasi dan advisory di tingkat regional.
Melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, BI Sulsel mendorong agar kebijakan stabilisasi harga dan transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi penting karena persoalan inflasi maupun digitalisasi daerah melibatkan banyak sektor.
Pengendalian inflasi, misalnya, tidak hanya bergantung pada kebijakan harga, tetapi juga berkaitan dengan produksi pangan, distribusi, konektivitas antardaerah, ketersediaan pasokan, hingga komunikasi kepada masyarakat.
Begitu pula dengan digitalisasi daerah yang membutuhkan kesiapan infrastruktur, sistem pembayaran, sumber daya manusia, regulasi, serta koordinasi antarlembaga.
Karena itu, BI Sulsel terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui forum koordinasi, asistensi, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan.
Capaian Kabupaten Bone, Kota Makassar, dan Kabupaten Barru dalam ajang 2026 menjadi bagian dari hasil proses tersebut.
“Ke depan, BI Sulsel akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi daerah,” tutur Rizki.
“Penguatan koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga memperluas manfaat transformasi ekonomi dan keuangan digital bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
