RUANG.NEWS MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menghadiri peringatan satu tahun Sekolah Rakyat (SR) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang meresmikan Sekolah Rakyat dalam rangkaian acara tersebut.
Hadir pula Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kebudayaan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta sejumlah tokoh dan pejabat lainnya.
Dari kalangan DPRD Sulsel, hadir pula anggota Fraksi Gerindra, Sultan Tajang dan Vonny Ameliani Suardi.
AIA menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar AIA.
Ia menilai, Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan belajar, termasuk bagi anak-anak di Sulawesi Selatan yang putus sekolah atau menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan mengakses pendidikan.
Menurut AIA, kehadiran program tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan meraih masa depan hanya karena kondisi ekonomi keluarganya.
“Anak-anak di Sulawesi Selatan yang putus sekolah atau terkendala biaya pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi agar mereka kembali memperoleh kesempatan belajar, mengembangkan potensi, dan meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan Bantuan Pemerintah
AIA juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan Sekolah Rakyat dengan program bantuan pemerintah lainnya. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga.
Siswa dan keluarga peserta Sekolah Rakyat dapat dihubungkan dengan berbagai program pemerintah, antara lain Program 3 Juta Rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Anak-anak membutuhkan lingkungan keluarga yang lebih sejahtera, asupan gizi yang baik, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Karena itu, keterhubungan Sekolah Rakyat dengan program pemerintah lainnya penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh,” ujar AIA.
Ia berharap, sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat memastikan manfaat program tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrem di Sulawesi Selatan.
Gus Ipul: Sekolah Rakyat Berangkat dari Amanat Konstitusi
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.
“Sekolah Rakyat berangkat dari jantung konstitusi kita, Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara,” tegas Gus Ipul dalam acara di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga berkaitan dengan Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Di Sekolah Rakyat, tiga pasal itu bertemu dalam satu tubuh seorang anak,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, pemerintah menjalankan amanat tersebut melalui tiga pendekatan utama, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Pendekatan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui bantuan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan, serta memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
“Dua, meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan sosial, dan ketiga, memutus transmisi kemiskinan agar tidak diwariskan kepada anak-anaknya melalui pendidikan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Gus Ipul mengibaratkan bantuan sosial sebagai bantalan bagi keluarga, pemberdayaan sosial sebagai tangga untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan Sekolah Rakyat menjadi pintu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Kementerian Sosial untuk memastikan data penerima bantuan akurat, penyaluran tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat berjalan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Pertama datanya akurat, kedua sasaran tepat, dan ketiga Sekolah Rakyat. Data kami benahi bersama BPS dan pemerintah daerah, hasilnya bantuan semakin tepat sasaran. Lebih dari 4 juta keluarga yang dulu terlewat kini terjangkau. Inilah kami sebut kerja cepat Pasal 34,” paparnya.
Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen di berbagai provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 unit telah beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam proses pembangunan.
“100 Sekolah Rakyat permanen telah dibangun, 93 di antaranya telah digunakan, dan tujuh lainnya dalam proses pembangunan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran, mulai dari asrama, ruang kelas, laboratorium, ruang makan, tempat ibadah, hingga sarana olahraga.
“Lengkap dengan asrama, ruang kelas, laboratorium, ruang makan, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Anak yang di rumah masih menumpang, kini sekolahnya tidak lagi menumpang,” tutur Gus Ipul.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh lingkungan belajar yang layak sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat diharapkan terus menguat, termasuk di Sulawesi Selatan, agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan berkualitas dan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.(***)
