RUANG.NEWS YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap santriwati saat penggeledahan di sebuah lembaga pendidikan Al-Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ia meminta Polri menindak tegas aparat yang terbukti melanggar prosedur dan meminta Kapolri menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang meresahkan masyarakat tersebut.
Tamsil menilai dugaan perlakuan intimidatif terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan agama itu bertentangan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Menurutnya, penanganan kasus tersebut penting untuk menjaga kepercayaan umat terhadap kepolisian, terlebih ketika Kapolri tengah membangun kedekatan dengan masyarakat dan kalangan pesantren.
“Sangat tidak mencerminkan apa yang menjadi kebijakan Kapolri dan apa yang menjadi tagline Polri, Polisi Bersama Masyarakat,” ujar Tamsil saat ditemui di Yogyakarta, Minggu (1/11/2026).
Tokoh yang aktif dalam kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat itu mengatakan Kapolri selama ini menunjukkan upaya mendekatkan kepolisian dengan umat.
Kegiatan Subuh Keliling dan silaturahmi dengan kalangan pesantren, menurutnya, harus sejalan dengan perilaku personel ketika menjalankan tugas di lapangan.
Tamsil mengaku melihat komitmen tersebut dalam pertemuannya dengan jajaran kepolisian, termasuk di Sulawesi Selatan.
Karena itu, ia meminta pimpinan Polri mengevaluasi apakah operasi di Sukoharjo telah berjalan sesuai arahan pimpinan dan prinsip perlindungan masyarakat.
“Saya bertemu dengan mereka dan instruksi yang sampai kepada mereka itu betul-betul instruksi yang sejalan dengan Polisi Bersama Masyarakat,” katanya.
Tamsil Minta Kapolri Tak Tinggal Diam
Tamsil menegaskan, kepercayaan terhadap kepemimpinan Kapolri harus dijawab melalui penyelesaian kasus secara terbuka dan tegas.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya menyasar personel yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan penggeledahan.
“Kapolri tidak boleh mendiamkan. Dia harus segera menindak pada level-level yang menjadi pelaku,” tegasnya.
Selain meminta penindakan, Tamsil mendesak Kapolri menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang menimbulkan keresahan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan yang cepat, teliti, dan akurat agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai dugaan perlakuan terhadap para santriwati.
“Harus cepat, teliti, dan presisi,” ujarnya.
Polisi Sebut Penggeledahan Kantongi Izin Pengadilan
Penggeledahan pada Selasa (27/10/2026) tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Grogol, Sukoharjo.
Pihak pengelola lembaga pendidikan menyampaikan dugaan pendobrakan pintu, penodongan senjata, serta tindakan intimidatif terhadap santriwati saat petugas melakukan penggeledahan.
Namun, kepolisian membantah melakukan tindakan di luar prosedur. Polda Jawa Tengah menyatakan penggeledahan telah mengantongi izin pengadilan dan bertujuan mencari seorang buronan berinisial I.
Polisi menjelaskan bahwa pelibatan personel bersenjata mempertimbangkan tingkat risiko operasi.
Kepolisian juga menyebut adanya personel polisi wanita (polwan) serta pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Meski demikian, buronan yang dicari tidak ditemukan di lokasi.
Menanggapi penjelasan tersebut, Tamsil mempertanyakan apakah petugas telah mempertimbangkan keberadaan anak-anak di asrama sebelum menjalankan operasi.
Ia meminta kepolisian mengevaluasi informasi awal, perencanaan, serta pilihan tindakan yang digunakan dalam penggeledahan.
“Kan ada intelijen kepolisian,” katanya, seraya mempertanyakan mengapa pengamatan dan pemantauan lokasi tidak lebih dikedepankan.
Minta Santriwati Mendapat Pendampingan
Tamsil menegaskan, penanganan dugaan intimidasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap para santriwati yang terdampak.
Ia meminta Kementerian Agama, kementerian yang menangani perlindungan anak, Komnas HAM, serta lembaga pengawas kepolisian turut memastikan pendampingan dan pemulihan bagi anak-anak tersebut.
Ia juga mengajak kalangan pesantren dan organisasi Islam menyikapi persoalan ini secara dewasa.
Menurutnya, penyelesaian kasus secara transparan dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan kepolisian dengan masyarakat dan umat.
Tamsil berharap Kapolri segera menunjukkan ketegasan dalam menangani perkara tersebut sekaligus memastikan peristiwa serupa tidak mencederai kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kita beri kesempatan kepada Kapolri yang kita lihat bahwa ini betul-betul berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan dia selama ini,” ujarnya.(***)
