RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, memperingatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto berpotensi mengganggu kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.
Menurut politikus PKB asal Sulawesi Selatan yang akrab disapa Deng Ical itu, persoalan tersebut bukan sekadar ancaman terhadap keamanan informasi negara, tetapi juga dapat memunculkan keraguan negara lain terhadap jaminan keamanan komunikasi diplomatik Indonesia.
Terlebih, Presiden Prabowo saat ini aktif membangun hubungan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai negara.
Karena itu, keamanan komunikasi kepala negara menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan mitra internasional.
“Yang paling fatal adalah karena praktik penyadapan ilegal ini menciptakan ketidakpastian secara internasional. Dalam konteks diplomasi kita, itu menjadi terganggu,” ujar Syamsu Rizal, Kamis (5/11/2026).
Deng Ical menilai, negara lain berpotensi mempertanyakan kemampuan pemerintah Indonesia dalam melindungi komunikasi penting, termasuk komunikasi para diplomat dan pembahasan kerja sama bilateral.
Bahkan, persoalan tersebut berpotensi memicu nota diplomatik dari negara mitra yang mempertanyakan jaminan keamanan komunikasi dengan pemerintah Indonesia.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah segera memastikan kebenaran dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sekaligus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain dampak diplomatik, Deng Ical juga menyoroti perlindungan Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK) Indonesia yang menurutnya masih membutuhkan penguatan.
Ia menilai, celah keamanan pada sistem informasi penting negara berpotensi membuka akses bagi pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Terkait dugaan penyadapan terhadap Prabowo, Syamsu Rizal menduga pihak yang terlibat mungkin memiliki kemampuan teknis untuk melakukan penyadapan, tetapi tidak lagi memiliki otoritas yang sah.
“Kalau kasus penyadapan yang ini, kalau itu benar terjadi, mereka memiliki kompetensi, tetapi sudah tidak memiliki otoritas. Anggaplah begitu, nanti penyidik yang memastikan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut persoalan keamanan siber tersebut menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.
Deng Ical juga mendorong pemerintah membentuk komandan insiden nasional atau national incident commander.
Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk memperjelas komando dan koordinasi antarlembaga ketika menghadapi krisis keamanan siber berskala nasional.
Di sisi lain, Deng Ical menegaskan PKB meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Ia mendorong penyidik mengoptimalkan kemampuan forensik digital untuk mengumpulkan bukti elektronik serta menelusuri seluruh jejak digital yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas, menegakkan aturan, dan menggunakan forensik digital yang kita sudah miliki itu sehingga tertelusur semua bagaimana jejak digital yang tercipta,” tegasnya.
Menurutnya, aparat tidak boleh hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan memperkuat sistem perlindungan informasi negara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dengan demikian, penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan komunikasi diplomatik Indonesia.(***)
