Bedah Rumah Jadi Prioritas, AIA: Bukan Sekadar Target, Tapi Dampak Nyata

RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong percepatan realisasi program bedah rumah dengan target 400 ribu unit pada 2026.

Program ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

“Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” kata Iwan, Senin (13/4/2026).

Menurut AIA sapaan akrabnya, peningkatan target tersebut mencerminkan fokus pemerintah tidak hanya pada penyediaan rumah baru, tetapi juga pada perbaikan kualitas hunian yang telah ditempati masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian jumlah unit, melainkan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Maka yang paling penting bukan hanya target terpenuhi, tetapi bagaimana program ini benar-benar memperbaiki kualitas hidup rakyat,” ujarnya.

Program bedah rumah merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program ini juga bertujuan menekan angka RTLH di seluruh Indonesia.

AIA menilai BSPS sebagai kebijakan strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang menghadapi persoalan kualitas hunian.

“Program ini sangat baik karena menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ia menambahkan, persoalan utama di banyak daerah bukan terletak pada ketiadaan rumah, melainkan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Karena itu, peningkatan jumlah renovasi harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Pada 2026, cakupan program akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah yang sebelumnya belum tersentuh. Namun demikian, ia mengingatkan perlunya kesiapan teknis dari pemerintah daerah.

Selain itu, akurasi data penerima manfaat juga menjadi perhatian utama. Verifikasi harus dilakukan secara cermat agar bantuan tepat sasaran, mencakup kondisi rumah, tingkat ekonomi, serta status kepemilikan lahan.

AIA juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan BUMN dan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mendukung pelaksanaan program.

Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga ekonomi. Penggunaan material lokal dan tenaga kerja setempat dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kawasan. Perbaikan rumah perlu didukung infrastruktur lingkungan seperti akses air bersih, sanitasi, dan drainase agar manfaatnya lebih optimal.

“Dengan tempat tinggal yang layak, masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terhindar dari stunting, dan ini menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal implementasi program, termasuk memastikan kualitas hasil renovasi dan konsistensi standar di seluruh daerah.

“Kami mendukung penuh Kementerian PKP agar program ini berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Iwan juga mengapresiasi kinerja Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam meningkatkan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Pada akhirnya, keberhasilan program ini diukur dari sejauh mana rumah yang diperbaiki mampu mengubah kondisi hidup keluarga penerima manfaat,” pungkasnya.(**)