RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, menyoroti persoalan kebutuhan air bersih di wilayah utara Kota Makassar di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino.
Hal tersebut disampaikan Ismail dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan tahun 2025–2026 yang digelar pada Senin (20/4).
Ia mengungkapkan bahwa hasil reses menunjukkan persoalan air bersih dan layanan dasar masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di kawasan utara kota.
“Hasil reses yang kami himpun mengirimkan pesan yang jelas: kebutuhan air bersih dan perbaikan layanan dasar di wilayah utara tidak bisa lagi ditunda, apalagi memasuki musim kemarau dengan ancaman El Nino,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan distribusi air, kualitas layanan, hingga keterbatasan infrastruktur bukan sekadar keluhan, melainkan realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Ismail menegaskan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.
“Kami berharap ada solusi nyata sehingga masyarakat tidak terus berada dalam lingkaran kesulitan yang sama,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita meyakini bahwa hasil reses merupakan pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa reses memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses merupakan sarana strategis bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi dan memperkuat fungsi representasi. Apa yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan,” jelas Munafri.(**)
