RUANG.NEWS MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Makassar menunda pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
Penundaan dilakukan karena sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terlambat menyerahkan dokumen laporan kinerja.
Beberapa OPD baru menyerahkan data capaian program dan serapan anggaran sesaat sebelum rapat dimulai. Kondisi tersebut membuat anggota pansus tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari materi secara mendalam.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Makassar, Basdir, menegaskan bahwa dokumen seharusnya diserahkan lebih awal agar pembahasan berjalan optimal.
“Seharusnya satu atau dua hari sebelum rapat, OPD sudah memasukkan laporan. Dengan begitu, anggota DPRD punya waktu untuk mendalami,” ujar Basdir usai rapat.
Ia menjelaskan, keterlambatan penyerahan dokumen membuat proses pendalaman tidak maksimal. Karena itu, pansus memutuskan menunda pembahasan lanjutan.
“Dokumen baru diberikan saat rapat berlangsung. Kami belum sempat membaca secara menyeluruh, sehingga kami putuskan untuk menunda,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD tetap memaparkan gambaran umum kinerja masing-masing. Di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Meski demikian, pansus belum melakukan pembahasan detail. Basdir menegaskan pihaknya akan menjadwalkan ulang rapat setelah seluruh anggota mempelajari dokumen secara komprehensif.
“Kami tetap beri kesempatan OPD menyampaikan poin utama. Namun untuk pembahasan detail, kami butuh waktu mempelajari laporan secara menyeluruh,” jelasnya.
Secara umum, Basdir mengakui laporan yang dipresentasikan menunjukkan capaian cukup tinggi. Beberapa OPD bahkan mengklaim realisasi program mencapai 80 hingga 100 persen.
“Kalau dilihat dari presentasi, angkanya cukup tinggi. Tapi kami perlu verifikasi lebih dalam karena belum membaca laporan secara detail,” tambahnya.
Ia memastikan pansus akan kembali memanggil OPD dalam beberapa hari ke depan untuk melanjutkan pembahasan.
“Kami jadwalkan ulang setelah semua laporan dipelajari. Pendalaman ini penting agar evaluasi berjalan objektif dan akurat,” tegasnya.(**)
