RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Partai Demokrat, Ray Suryadi Arsyad, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di wilayah utara Kota Makassar.
Kegiatan temu konstituen tersebut berlangsung di Jalan Sabutung Baru RT 005/RW 003 (Titik 1) dan RT 006/RW 003 (Titik 2), Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, serta di Jalan Cakalang RT 003/RW 004 (Titik 3) dan RT 004/RW 004 (Titik 4), Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari layanan kesehatan, keamanan lingkungan, drainase, pendidikan, hingga distribusi air bersih PDAM.
Salah satu aspirasi utama warga yakni peningkatan status Puskesmas Tabaringan menjadi tipe B agar dapat menghadirkan layanan rawat inap bagi masyarakat sekitar.
Menanggapi hal itu, Ray Suryadi Arsyad mengungkapkan bahwa usulan peningkatan status puskesmas sebenarnya sudah pernah diajukan. Namun, prosesnya sempat tertunda akibat persoalan akses jalan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi.
“Dulu terkendala akses jalan dan keberadaan lapak-lapak yang dianggap mengganggu aktivitas puskesmas. Sekarang kondisi sudah lebih tertib dan akses jalan membaik, sehingga masyarakat berharap pengajuan peningkatan status Puskesmas Tabaringan bisa kembali dilanjutkan,” ujar Ray, Kamis (21/5/2026).
Selain sektor kesehatan, warga juga menyoroti persoalan keamanan lingkungan di sejumlah wilayah Makassar Utara. Mereka meminta pemerintah kota memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik strategis untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan aktivitas remaja yang dinilai meresahkan.
“Masyarakat berharap ada pemasangan CCTV di sudut-sudut jalan agar aparat kepolisian dan pemerintah kota lebih mudah melakukan pengawasan,” katanya.
Persoalan drainase turut menjadi perhatian warga. Mereka menilai pengerukan drainase belum berjalan maksimal sehingga sedimentasi masih sering menumpuk dan menyebabkan genangan saat hujan turun.
Ray menilai pengerukan drainase harus dilakukan secara berkala agar aliran air tetap lancar dan kawasan permukiman terhindar dari banjir.
Di sektor pendidikan, warga mempertanyakan realisasi program pencetakan sekolah yang hingga kini belum dirasakan secara maksimal.
Menurut Ray, program tersebut masih dalam tahap pembahasan pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pembahasannya masih masuk dalam rencana APBD. Mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun ini,” jelasnya.
Selain itu, distribusi air bersih PDAM juga menjadi keluhan utama masyarakat. Warga mengaku sering mengalami gangguan pasokan air, namun tetap dibebankan pembayaran rutin setiap bulan.
“Masyarakat mengeluhkan air yang jarang mengalir, tetapi tetap harus membayar iuran. Ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan bersama,” ucap Ray.
Ia menegaskan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Makassar untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kota Makassar demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.(**)
