RUANG.NEWS JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Ridwan Andi Wittiri mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menyediakan akses listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Pulau Liukang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Menurut Ridwan, ketersediaan listrik akan mendukung pengembangan potensi pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Liukang.
Ridwan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM yang membahas asumsi dasar sektor energi dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan Pulau Liukang yang berada di depan kawasan wisata Tanjung Bira memiliki potensi wisata bahari yang besar.
Namun, masyarakat di pulau tersebut hingga kini belum mendapatkan akses listrik yang memadai.
“Di depan Tanjung Bira ada Pulau Liukang. Banyak wisatawan mancanegara datang ke sana untuk menyelam dan snorkeling. Yang menjadi masalah adalah belum ada listrik. Kalau diberikan PLTS komunal untuk dua desa di sana, saya yakin bisa menjadi objek wisata yang berkembang seperti di Bali maupun Labuan Bajo,” ujar Ridwan.
Ridwan menambahkan, pihaknya sebelumnya juga telah menyampaikan usulan tersebut kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Menurut dia, pembangunan PLTS komunal tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata di daerah.
Anggaran Kementerian ESDM 2027
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan pagu anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN Tahun 2027 sebagai tanggapan atas berbagai masukan anggota Komisi XII DPR RI.
Bahlil menyampaikan, berdasarkan pembahasan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 5 Agustus 2026, Kementerian ESDM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp27,37 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Rp22,51 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur energi.
Sementara itu, anggaran lainnya digunakan untuk program layanan publik nonfisik dan kebutuhan pendukung.
Bahlil juga mengungkapkan usulan subsidi listrik dalam RAPBN 2027 mencapai Rp117,84 triliun.
Angka tersebut menggunakan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat inflasi 2,5 persen.
“Kalau harga ICP naik menjadi 80 dolar AS per barel, maka ada kemungkinan terjadi penambahan subsidi, termasuk jika nilai tukar mengalami perubahan. Kita berdoa mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujar Bahlil.(***)
