RUANG.NEWS MAKASSAR – Pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mendapat perhatian Komisi D DPRD Sulsel.
Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel, General Manager PT PLN UID Sulselrabar, serta General Manager PT PLN UIP3B Sulawesi.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan RDP mengungkap sejumlah faktor yang memicu pemadaman listrik bergilir. Salah satunya yakni gangguan pada sejumlah pembangkit listrik.
“Ada gangguan karena PLTA, misalnya airnya kurang. Untuk PLTU, uapnya juga kadang ada gangguan. Hal ini menyebabkan pembangkit ini tidak bisa secara full menyalurkan kapasitas yang terpasang di masing-masing pembangkit,” kata Kadir Halid.
Selain gangguan pembangkit, Kadir menyebut kondisi El Nino dan kegiatan pemeliharaan sejumlah pembangkit turut memengaruhi ketersediaan pasokan listrik.
“Kalau ada pemeliharaan, pasti dihentikan dulu karena harus dipelihara. Menunggu lagi alat-alatnya yang harus diganti atau bagaimana. Sehingga ini semua adalah faktor-faktor sehingga terjadi pemadaman bergilir ini,” ujar legislator Fraksi Golkar tersebut.
DPRD dan PLN Sepakati Empat Poin
Dalam RDP tersebut, Komisi D DPRD Sulsel dan PLN menyepakati empat poin terkait penanganan pemadaman listrik bergilir.
Pertama, Komisi D meminta PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang terjadi saat ini, tetapi juga mengatasi persoalan mendasar pada sisi pembangkit agar masalah serupa tidak kembali memicu pemadaman bergilir.
“PLN diminta menyampaikan data kondisi sistem, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, serta upaya pemulihan kepada Komisi D DPRD Sulsel secara tertulis,” kata Kadir.
Kedua, Komisi D meminta PLN memberikan mekanisme kompensasi secara efektif, adil, dan transparan kepada pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Ketiga, Komisi D meminta PLN menyampaikan secara tertulis langkah-langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan.
“Untuk jangka panjang ini, PLN harus menyampaikan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan supaya jangan terjadi lagi seperti ini,” ujarnya.
Keempat, Komisi D meminta Gubernur Sulawesi Selatan mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk menghemat penggunaan energi listrik selama kondisi kelistrikan masih menghadapi tekanan.
“Meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan imbauan kepada seluruh bupati/wali kota agar melakukan penghematan energi dalam rangka penggunaan tenaga listrik,” ungkap Kadir.
PLN Siap Beri Kompensasi
Kadir mengatakan PLN telah menyatakan kesediaannya memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Bentuk kompensasinya nanti terserah PLN. Bisa dalam bentuk misalnya, diskon pembayaran atau pengurangan pembayaran,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, meminta pelanggan dengan konsumsi listrik besar, seperti Semen Tonasa, Bosowa, dan PT Vale, mengurangi beban penggunaan listrik selama periode krisis kelistrikan berlangsung.
“Kita juga meminta kepada PLN agar memberikan prioritas kepada rumah sakit dan perkantoran-perkantoran supaya tidak terjadi pemadaman,” kata Muhammad Sadar.
Ia menambahkan, PLN telah memberikan jaminan bahwa rumah sakit di seluruh Sulawesi Selatan tidak akan mengalami pemadaman listrik.
“Mereka (PLN) sudah menggaransi itu bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan tidak akan mengalami pemadaman listrik,” demikian Muhammad Sadar.(***)
