RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Esra Lamban, mengingatkan Dinas Sumber Daya Air, Sulsel agar pembangunan embung di berbagai daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani.
Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun 2025 yang digelar di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (14/4).
Esra menegaskan, proyek embung yang direncanakan tidak boleh mengulang kasus serupa seperti embung dan bendung Lalengrie di Kabupaten Bone yang hingga kini belum berfungsi optimal.
Ia mempertanyakan kesiapan teknis dari rencana pembangunan 100 embung yang telah diseleksi dari ratusan usulan.
“Jangan sampai kasus di Bone terulang lagi. Dari 300 yang mengerucut menjadi 100 lokasi, kita harus benar-benar yakin bahwa embung ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh petani,” ujar Esra dalam rapat.
Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara matang, termasuk memastikan potensi sumber air dan kelayakan lokasi melalui survei yang komprehensif.
Esra juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, mengingat proyek tersebut akan tersebar di puluhan kabupaten/kota di Sulsel.
“Kita tidak ingin anggaran besar yang digelontorkan justru tidak memberikan manfaat. Percuma dibangun kalau tidak berfungsi,” tegasnya.
Ia meminta agar sebelum proyek dieksekusi, DPRD kembali memanggil pihak terkait, termasuk konsultan perencana, untuk memastikan kesiapan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Sulsel, Astina Abbas, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima usulan pembangunan embung dari 22 kabupaten/kota di Sulsel.
Dari total sekitar 380 lokasi yang diusulkan, setelah melalui proses survei dan evaluasi bersama tim teknis serta Inspektorat, jumlah tersebut disaring menjadi 100 lokasi prioritas.
“Dari 23 kabupaten/kota yang disurati, hanya 22 yang merespons. Luwu Utara tidak menyampaikan usulan. Dari sekitar 380 lokasi, setelah evaluasi mengerucut menjadi 100 embung yang direncanakan,” jelas Astina.
Ia menambahkan, saat ini sebagian perencanaan masih dalam tahap kontrak berjalan, sementara sebagian lainnya telah selesai.
Beberapa proyek juga telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran, termasuk melalui Kementerian Pertanian dan forum Rakortekbang.
“Untuk tahun 2026, rencana yang bisa dilaksanakan baru satu lokasi di Kabupaten Jeneponto. Selebihnya masih dalam proses pengusulan bantuan pusat,” ujarnya.
Dijadwalkan Rapat Khusus
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan bahwa masukan dari anggota dewan akan menjadi perhatian dalam proses selanjutnya.
Ia juga mengusulkan agar dilakukan rapat kerja khusus dengan menghadirkan konsultan perencana guna memastikan kesiapan teknis proyek embung tersebut.
“Kita akan jadwalkan rapat khusus dengan para konsultan agar perencanaannya benar-benar matang dan bisa menjamin fungsi embung ke depan,” kata Kadir.
Komisi D DPRD Sulsel berharap seluruh rencana pembangunan embung dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian di Sulawesi Selatan.(**)
