RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, menyoroti kelangkaan dan melonjaknya harga LPG 3 kilogram (kg) di Kabupaten Wajo.
Ia meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan distribusi LPG bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya petani.
Sultan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel terkait evaluasi ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG 3 kg dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat Sulsel, Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut menghadirkan Polda Sulsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Sales Area Manager Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga, serta Sales Branch Manager II Fuel Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga.
Sultan mengatakan, masyarakat Wajo terus menyampaikan keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg. Wajo juga termasuk salah satu dari lima kabupaten yang masuk kategori zona merah dalam persoalan LPG.
“Yang ingin saya tegaskan hari ini, kira-kira langkah-langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pihak Pertamina mulai saat ini? Jangan sampai—ini masih dugaan kami—memang ada pengusaha atau oknum tertentu yang sengaja menimbun atau mengumpulkan LPG 3 kg sehingga terjadi kelangkaan di salah satu kabupaten,” kata Sultan.
Menurut dia, harga LPG 3 kg di Wajo sudah jauh dari harga normal. Harga di tingkat masyarakat saat ini berkisar Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per tabung. Bahkan, Sultan menyebut ada LPG 3 kg yang dijual hingga ratusan ribu rupiah.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya menyulitkan rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian.
“Persoalannya bukan hanya kekurangan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga kekurangan LPG yang berdampak langsung pada kegiatan pertanian,” ujarnya.
Sultan menjelaskan, persoalan LPG di Wajo kini tidak hanya terjadi di Kecamatan Belawa, tetapi telah meluas ke sejumlah wilayah. Di Kecamatan Belawa saja, sekitar 10.000 hektare lahan pertanian disebut terancam terdampak kondisi tersebut.
Wajo memiliki 14 kecamatan. Sultan menyebut sebagian besar mesin pompa air yang digunakan petani telah dikonversi menggunakan LPG.
Konversi tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dan petani termasuk kelompok yang dapat memperoleh LPG 3 kg sesuai ketentuan.
Karena itu, ia meminta Pertamina melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih akurat dan memastikan kuota LPG 3 kg benar-benar menjangkau petani yang membutuhkan.
“Khusus untuk Kabupaten Wajo, mengingat lahan pertanian tersebar di 14 kecamatan, ditambah kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, kami berusaha maksimal agar kebutuhan LPG 3 kg bagi para petani dapat terpenuhi,”tutur Sultan.
Ia juga meminta Pertamina dan pemerintah daerah mengantisipasi potensi penimbunan serta kebocoran distribusi agar LPG bersubsidi tidak berpindah ke pihak yang tidak berhak.
Sultan Soroti Solar dan Dugaan Kebocoran BBM Bersubsidi
Selain LPG 3 kg, Sultan Tajang juga menyoroti persoalan antrean panjang dan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah di Sulsel.
Ia menyebut antrean kendaraan masih terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Maros, Wajo hingga Luwu. Sultan menduga sebagian BBM bersubsidi yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat Sulsel justru dibawa ke luar daerah.
“Jadi, maksud saya, mungkin perlu ada upaya untuk mengidentifikasi kebocoran-kebocoran yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan. Pihak Pertamina mungkin dapat memberikan catatan mengenai SPBU mana yang tingkat kebocorannya paling tinggi,” ujar Sultan.
Ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk membeli solar dalam jumlah besar. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mengurangi jatah BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Sultan meminta Pertamina bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di SPBU dan menindak oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Sultan menilai persoalan distribusi LPG dan BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan bersama agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia berharap langkah antisipasi segera dilakukan sehingga kelangkaan LPG 3 kg di Wajo tidak terus berulang dan kebutuhan energi masyarakat, terutama petani, tetap terpenuhi.
Pertamina Sebut Permintaan LPG Naik
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga, Rainier Axel S. P. Gultom, menjelaskan peningkatan kebutuhan LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah, termasuk Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap.
Menurut Rainier, peningkatan kebutuhan tersebut salah satunya dipengaruhi bertambahnya penggunaan LPG oleh petani yang mengikuti program konversi untuk pompanisasi.
“Untuk isu LPG, peningkatan demand periode April sampai Agustus 2026, konsumsi meningkat hingga 5 persen di periode-periode tertentu,” kata Rainier dalam RDP.
Ia menjelaskan kenaikan harga LPG nonbersubsidi pada April turut mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke LPG 3 kg.
Selain itu, kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino ikut meningkatkan kebutuhan LPG untuk kegiatan pertanian.
Rainier menyebut peningkatan penggunaan LPG untuk pompanisasi mulai menggerus kuota yang sebelumnya telah membentuk pola kebutuhan rumah tangga.
“Peningkatan pompanisasi mengganggu kebutuhan di rumah tangga. Ini yang terjadi di lapangan selama satu bulan terakhir,” ujarnya.
Pertamina, kata Rainier, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dan Polda Sulsel untuk memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
Ia juga menyebut Pertamina telah memberikan sanksi terhadap sejumlah pangkalan dan agen yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berdasarkan data terakhir, terdapat sembilan pangkalan yang terkena tindakan pemutusan hubungan usaha (PHU) dengan agen.
Rainier membenarkan adanya praktik pembelian solar bersubsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Menurut dia, fenomena tersebut terjadi di sejumlah kabupaten/kota, terutama wilayah yang berada di jalur lintas utama.
Pertamina bersama tim gabungan menemukan kendaraan yang menggunakan nomor polisi berbeda untuk melakukan pengisian BBM di sejumlah SPBU.
Rainier mengatakan petugas SPBU dapat mendeteksi modus tersebut melalui pencocokan data kendaraan pada sistem dan pemeriksaan fisik kendaraan.
Ia menyebut ada kendaraan yang secara normal memiliki batas pembelian sekitar 200 liter per hari, tetapi setelah dimodifikasi mampu menampung sekitar 700 hingga 1.000 liter.
“Fenomena ini hampir di seluruh kabupaten kota, terutama wilayah pusat lintas poros,” katanya.
Pertamina telah memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Rainier menyebut sebanyak 59 SPBU di Sulsel telah dihentikan sementara penyaluran BBM bersubsidinya.
Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat untuk mengurai antrean kendaraan. Jika antrean menumpuk di satu SPBU, petugas akan mengarahkan konsumen ke SPBU lain yang memiliki antrean lebih pendek.
Rainier juga mengungkapkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar 65 persen. Padahal, dalam kondisi normal, realisasi pada awal Juli seharusnya telah mendekati 100 persen.
Ia menegaskan persoalan kuota perlu dibedakan dengan ketersediaan pasokan.
“Kalau untuk sisi supply, kami dapat menyampaikan bahwa kondisinya relatif aman. Namun, apabila mengacu langsung pada kuota yang tersedia, kondisinya belum dapat dikatakan aman,” jelasnya.
Menurut Rainier, Pertamina membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mengajukan data kebutuhan riil di lapangan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi, pengalihan, maupun penambahan kuota apabila kebutuhan daerah melebihi kuota yang tersedia.(***)
